Awalnya BN tak tega melihat keluarga dan kerabat dekatnya menganggur, karena tidak bisa masuk ke perusahaan lantaran tidak mencukupi syarat yaitu KTP, SIM dan ijazah, untuk itu BN mempunyai inisiatif untuk membantu kerabatnya dengan membuatkan KTP palsu yang dengan tujuan hanya sementara sampai selesai mengurus KTP asli dari Disdukcapil. Untuk tarif BN mematok harga Rp 100 -300 ribu per KTP, sementara SIM dan jjazah BN hanya meminta sukarela. “Kalau ngurus KTP lama jadinya harus menunggu blanko dulu. Untuk tarif saya cuma minta 300 buat beli kertas dan tinta sisanya untuk saya uruskan KTP di Disdukcapil,” terang BN.
BN mengatakan telah melakukan pemalsuan data sejak Juni 2016 lalu, lantaran proses pembuatan KTP di rasa masyarakat cepat BN mendapat banyak pelanggan yang mayoritas warga Bengalon, dari situ banyak pelanggan yang meminta BN untuk membuatkan KTP, SIM, Kartu Keluarga dan ijazah. “Ada sebagian orang yang tau kalau itu palsu, ada juga yang tidak tau kalau palsu, karena keluarganya yang meminta dibuatkan tapi tidak di beritahu kalau itu palsu,”tuturnya.
BH kini telah diamankan Unit Opsnal Reskrim Polres Kutim, Rabu (27/9) lalu pukul 00.30 Wita.
Kasat Reskrim AKP Andika Dharma Sena menerangkan, mengamankan BN di Jalan Poros Wahau, Desa Tepian Indah, Kecamatan Bengalon, Kutim. Oknum guru tersebut diketahui bertempat tinggal di Jalan Rawa Permai, Desa Spaso, belakang SD 004 Bengalon. “Sudah terhitung ada sekira 80 KTP yang dipalsukan BN. Dia minta bayaran Rp 300 ribu untuk setiap keping KTP yang dicetaknya. Alat yang digunakan hanya printer saja untuk mencetak KTP dan surat-surat lainnya itu,” ungkap Sena
Selain menahan pelaku, beberpa barang bukti juga di amankan yakni laptop dan printer serta KTP, kartu keluarga, ijazah, hingga SIM.
Atas perbuatannya kini BN terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi dan terkena kenakan UUD 23 Nomor 26 tentang administrasi kependudukan dengan ancaman 20 tahun penjara.”Kita masih lakukan pengembangan, bisa saja BN terkena hukuman berlapis karena telah memalsukan ijazah bisa saja kena UUD pendidikan,” pungkasnya. (yul1116)
