Asyik, Guru SMA Swasta Dapat Insentif

BONTANG - Komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk memberikan insentif bagi tenaga guru SMA/SMK se- derajat berstatus swasta dan SLB akhirnya diwujudkan. Walikota Bontang Neni Moerniani mengaku telah mengalokasikan anggaran Rp 3 miliar lebih ke Provinsi Kalimantan Timur untuk disalurkan ke guru swasta se-Kota Bontang.

Sejak regulasi mengatur kewenangan SMA sederajat dialihkan ke Provinsi, pemerintah kabupaten/kota tak dapat lagi memberikan insentif tambahan bagi guru. Akhirnya, Pemkot Bontang memutuskan untuk menitip anggaran ke Provinsi. Nantinya dana tersebut disalurkan dalam bentuk Bantuan Keuangan  (Bankeu) Provinsi.

“Pemkot suntikan anggaran ke provinsi untuk diteruskan ke para guru swasta dan SLB se-Kota Bontang,” ujar Neni usai menghadiri rapat paripurna terkait penyampaian Nota Keuangan APBD-Perubahan 2017 Kota Bontang, di auditorium Kantor Walikota. 

Neni mengatakan, dirinya  prihatin dengan guru swasta yang harus menerima imbas dari kebijakan peralihan kewenangan ini. Sebelumnya, mereka selalu mendapat insentif tambahan dari Pemkot Bontang tiap bulannya.

Namun, sejak awal tahun kemarin, para guru kesulitan untuk menutupi biaya hidup. Padahal insentif ini sangat diharapkan oleh guru swasta lantaran pendapatan yang mereka terima dari sekolah tergantung dari yayasan sekolah.

“Makanya kami perjuangkan, setelah berkonsultasi ke bagian hukum provinsi. Ternyata ada celah untuk tetap memberikan insentif bagi guru ini,” kata Neni.

Untuk besaran yang mereka terima, tak berubah. Para guru nantinya akan menerima insentif tiap bulannya sebesar Rp 1 juta.  Dia berharap para guru swasta tetap bekerja maksimal untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Selain itu, pada kesempatan ini juga Neni mengungkapkan gaji para pegawai non-PNS di lingkungan Pemkot Bontang juga naik. Semula seluruh gaji para honorer ini hanya Rp 1 juta sejak kondisi keuangan daerah memburuk.

Namun, setelah keuangan perlahan membaik, pihaknya berinisiatif untuk menaikan insentif  bagi non-PNS ini. Besaran untuk masing-masing pegawai honorer berbeda, tergantung waktu lama bekerja di instansi pemerintah.

Untuk pegawai baru mendapatkan gaji pokok Rp 1,5 juta atau naik Rp 500 ribu sejak pemangkasan beberapa waktu lalu. Sedangkan, pegawai honorer lama terima Rp 1,8 juta. “Sudah ada Peraturan Walikotanya. Jadi nanti akan dinikmati setelah APBD-P disahkan,” katanya.(cil)