Penanganan sengketa batas pun difasilitasi oleh Camat Rantau Pulung, sehingga diperpanjang menjadi enam bulan ke depan. Kasubbag Penataan Wilayah Bagian Pemerintahan Setkab Kutim Trisno mengatakan, karena tidak adanya kesepakatan, maka berdasarkan Permendagri 45/2016 diserahkan urusannya ke Camat Rantau Pulung. Nantinya, bila ternyata dalam waktu enam bulan persoalan itu belum juga selesai, maka penetapan tapal batas akan diserahkan langsung ke Bupati Kutim Ismunandar.
“Jadi, bila tak selesai maka Pak Bupati yang akan menetapkannya langsung, berdasarkan kajian dari tim kabupaten. Untuk saat ini, belum tahu perkiraan garis batas tersebut (dari tim kajian),” ungkapnya usai rapat penetapan batas yang diadakan di Ruang Arau, Kantor Bupati, Komplek Bukit Pelangi, Sangatta Utara.
Dia menerangkan, permasalahan berebut batas antara dua desa tersebut dipicu adanya lahan redistribusi atau lahan bagian Desa Kebun Agung yang masuk ke wilayah administrasi Desa Tanjung Labu. “Lantas masing-masing desa saling mengklaim wilayah,” imbuhnya.
Persoalan redistribusi tersebut diketahui merupakan lahan bagian dari program pemerintah untuk pengembangan pertanian di desa-desa. Dalam hal ini, kedua desa tersebut berada pada lahan yang berbatasan dengan garis yang belum ditetapkan secara hukum itu sehingga perdebatannya tak kunjung usai.
“Itu (sertifikat) sebenarnya sudah diajukan ke bupati, namun belum terbit,” ucapnya.
Dia menyatakan, Rantau Pulung selama ini kondusif. Belum pernah dijumpai ada perdebatan hingga menjadi rusuh akibat sengketa batas. (yul1116)
Penanganan sengketa batas pun difasilitasi oleh Camat Rantau Pulung, sehingga diperpanjang menjadi enam bulan ke depan. Kasubbag Penataan Wilayah Bagian Pemerintahan Setkab Kutim Trisno mengatakan, karena tidak adanya kesepakatan, maka berdasarkan Permendagri 45/2016 diserahkan urusannya ke Camat Rantau Pulung. Nantinya, bila ternyata dalam waktu enam bulan persoalan itu belum juga selesai, maka penetapan tapal batas akan diserahkan langsung ke Bupati Kutim Ismunandar.
“Jadi, bila tak selesai maka Pak Bupati yang akan menetapkannya langsung, berdasarkan kajian dari tim kabupaten. Untuk saat ini, belum tahu perkiraan garis batas tersebut (dari tim kajian),” ungkapnya usai rapat penetapan batas yang diadakan di Ruang Arau, Kantor Bupati, Komplek Bukit Pelangi, Sangatta Utara.
Dia menerangkan, permasalahan berebut batas antara dua desa tersebut dipicu adanya lahan redistribusi atau lahan bagian Desa Kebun Agung yang masuk ke wilayah administrasi Desa Tanjung Labu. “Lantas masing-masing desa saling mengklaim wilayah,” imbuhnya.
Persoalan redistribusi tersebut diketahui merupakan lahan bagian dari program pemerintah untuk pengembangan pertanian di desa-desa. Dalam hal ini, kedua desa tersebut berada pada lahan yang berbatasan dengan garis yang belum ditetapkan secara hukum itu sehingga perdebatannya tak kunjung usai.
“Itu (sertifikat) sebenarnya sudah diajukan ke bupati, namun belum terbit,” ucapnya.
Dia menyatakan, Rantau Pulung selama ini kondusif. Belum pernah dijumpai ada perdebatan hingga menjadi rusuh akibat sengketa batas. (yul1116)
