Anggaran Jalan Lingkar Diganti untuk Pasar

BONTANG--Rencana pembangunan jalan lingkar pesisir (Coastal Road) menghubungkan Kelurahan Lok Tuan dengan Tanjung Limau batal. Kepastian ini disampaikan Walikota Bontang, Neni Moerniaeni usai menghadiri rapat kerja dengan DPRD Bontang baru-baru ini di kantor Sekretariat Dewan lantai II.

Walikota Neni mengatakan, alasan penundaan kegiatan jalan lingkar karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Dijelaskan, biaya pembangunan jembatan atas laut sepanjang 2 kilometer ini akan menelan dana sebesar Rp700 miliar lebih.

“Kita tidak bisa kalau skema pembiayaan dari APBD. Karena postur anggaran kita saja hanya sekitar Rp 900 miliar, kalau dipaksakan pasti tidak ada pembangunan,” ujar Neni kepada wartawan.

Atas pertimbangan tersebut, pihaknya menyetujui usulan DPRD Bontang untuk menunda sementara pembangunan jalan lingkar. Ke depan, pengerjaan proyek ini akan dibiayai non-APBD Bontang, misalnya APBN maupun Bantuan Keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur.

Dijelaskan, rencana pembangunan jalan lingkar telah masuk dalam skema kegiatan belanja pada APBD Bontang 2017. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang telah memasukkan anggaran kegiatan ini sebeasr Rp100 milliar lebih tahun ini.

Namun, dengan lahirnya kebijakan ini kedua belah pihak sepakat untuk menghapus nomenklatur pembiayaan jalan lingkar. Kemudian mengganti untuk kepentingan prioritas lainnya, seperti tunjangan pegawai non-PNS, atau lanjutan pembangunan pasar Rawa Indah.

“Di APBD Perubahan akan kita ganti nomenklatur yang sudah diposting. Kita alokasikan ke sektor yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Neni mengaku terkejut dengan lonjakan biaya pembangunan jalan lingkar. Pada perencanaan tahun 2014, kegiatan ini diprediksi bakal menelan biaya sebesar Rp410 miliar. Namun dari data perencanaan terbaru, jumlahnya membengkar menjadi Rp744 miliar.

Menurut ketua DPD Golkar Bontang ini, lonjakan Rp300 miliar sangat fantastis. Untuk itu, pihaknya berencana berkonsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKP2). 

“Apabila nanti akan dilanjutkan rencana pembanguna, kami akan konsultasi ke dua instasi tersebut untuk memastikan tidak ada mark up atas kegiatan ini,” tutur dia.(kb)