Penutupan jalan memiliki alasan kuat, yaitu untuk melindungi kawasan obyek vital nasional (obvitnas), namun nyatanya sebagian warga merasa keberatan karena jalan tersebut merupakan akses terdekat mereka.
Apalagi di sepanjang jalan itu masih terdapat pedagang yang memutar roda ekonominya dari aktifitas pulang pergi para karyawan perusahaan.
Polemik ini akhirnya sampai ke telinga DPRD Bontang. Siang tadi mereka langsung melakukan inspeksi mendadak.
Ketua DPRD Bontang H Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, hal ini akan ditindaklanjuti dan menganggap permasalahan ini muncul lantaran warga yang tinggal di sekitaran Pos 7 merasa dibatasi.
Mereka juga meminta agar tanah yang mereka tempati dibeli saja oleh perusahaan atau dibuatkan jalan alternatif. "Kalau yang itu kan sudah urusan perusahaan, kami akan lakukan mediasi," ucapnya ditemui usai sidak.
Menanggapi hal itu, PT KIE menerangkan pihaknya sudah mulai melakukan pembangunan jalan alternative yang tetap berada di kawasan tersebut namun akan berbelok menuju Jalan NPK Pelangi.
"Jalannya akan dimulai dari sebelum pintu masuk, tembus ke NPK Pelangi, samping pasar baru sekitar 2 kilometer," ucap Sekretaris Perusahaan KIE, Benny Samosir.
Terkait pembebasan lahan yang diminta warga belum bisa ditindaklanjuti, begitu pula jalan alternatif nantinya, masih berada dalam kawasan perusahaan. PT KIE juga akan melakukan perubahan jadwal penutupan akses jalan Pos 7.
Keputusannya akan menunggu progres pembangunan jalan alternatif dan hasil koordinasi manajemen perusahaan. "Jadi masih dibuka untuk umum," sebut Benny.
Penulis : Romi Ali Darmawan
Editor: Aspian Nur