Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Ir. H. Sumarjana, MP mengatakan bahwa lahan penggembalaan sapi di Kutim akan dipusatkan di Sandaran dan Muara Ancalong. Tidak tanggung-tanggung, Pemkab menyiapkan lahan seluas 5 ribu hektare.
“Memang masih wacana, namun rencana tersebut menjadi potensi pengembangan daerah yang sangat baik di masa datang. Apalagi isu dan permasalahan kurangnya daging sapi sampai saat ini masih terjadi,” katanya.
Pengembangan padang penggembalaan sapi ini diakui Sumarjana sangat strategis, karena selama ini tidak pernah dibicarakan. Ia mengungkapkan, lahan yang dicadangkan masuk Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), tetapi dalam RTRW Kutim sudah menjadi “holding zone”.
“Persoalannya harus dibicarakan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terlebih dahulu. Untuk mengubah pola ruang dan status kawasan dari KBK ke area pemanfaatan lain atau bisa dibikin dengan metode agro silvo fasturi, gabungan antara hutan dan ternak,” jelasnya.
Jika terwujud, Kutim bisa mendukung Indonesia untuk mewujudkan swasembada daging. “Semua program menjadi kebijakan Bupati Kutim. Kapan ingin mengembangkannya atau kapan mengundang investor berinvestasi mengembangkan kawasan dimaksud,” pungkasnya. (yul1116)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Ir. H. Sumarjana, MP mengatakan bahwa lahan penggembalaan sapi di Kutim akan dipusatkan di Sandaran dan Muara Ancalong. Tidak tanggung-tanggung, Pemkab menyiapkan lahan seluas 5 ribu hektare.
“Memang masih wacana, namun rencana tersebut menjadi potensi pengembangan daerah yang sangat baik di masa datang. Apalagi isu dan permasalahan kurangnya daging sapi sampai saat ini masih terjadi,” katanya.
Pengembangan padang penggembalaan sapi ini diakui Sumarjana sangat strategis, karena selama ini tidak pernah dibicarakan. Ia mengungkapkan, lahan yang dicadangkan masuk Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), tetapi dalam RTRW Kutim sudah menjadi “holding zone”.
“Persoalannya harus dibicarakan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terlebih dahulu. Untuk mengubah pola ruang dan status kawasan dari KBK ke area pemanfaatan lain atau bisa dibikin dengan metode agro silvo fasturi, gabungan antara hutan dan ternak,” jelasnya.
Jika terwujud, Kutim bisa mendukung Indonesia untuk mewujudkan swasembada daging. “Semua program menjadi kebijakan Bupati Kutim. Kapan ingin mengembangkannya atau kapan mengundang investor berinvestasi mengembangkan kawasan dimaksud,” pungkasnya. (yul1116)