SANGATTA – Untuk mendukung program tertib administrasi sekaligus memberi kejelasan secara hukum pada lahan-lahan yang menjadi asset pemerintah, Wakil Bupati (Wabup) Kutai Timur (Kutim) meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutim untuk segera menerbitkan sertifikat lahan milik pemerintah. Khususnya sertifikat untuk lahan-lahan yang sudah dibayar oleh Pemkab Kutim.
Hal tersebut disampaikan Kasmidi disela-sela rapat kerja coffee morning, di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Senin (31/7). “Tolong pihak BPN segera dikeluarkan sertifikat beberapa lahan yang telah dibayarkan oleh pemerintah dan pastikan lahan itu memang masih ada,” kata Kasmidi.
