Meski begitu, tak hanya sektor wisata yang menjadi sorotan utama. Menurutnya, dalam Perda ZWP3K Kaltim, nantinya setiap zonasi akan di atur berdasarkan potensinya. "Ada wilayah konservasi, pemanfaatan umum, dan Wilayah alokasi lainnya. Tinggal bagaimana potensi-potensi yang ada, disinergikan dengan Raperda nantinya,” sebutnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Parawisata (Dispopar) Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengatakan, landasan hukum Perda itu bisa membuat pihaknya mengetahui batasan-batasan wilayah yang boleh dikelola menjadi potensi wisata. "Apalagi 70,3 persen dari wilayah Bontang wilayah laut. jadi potensi pengembangan wisata itu pasti mengarah kesana. Makanya kami akan usulkan wilayah-wilayah mana saja yang akan diusulkan di Perda nantinya," kata Mulyono.
Penulis : Romi Ali Darmawan
Editor: Aspian Nur
Meski begitu, tak hanya sektor wisata yang menjadi sorotan utama. Menurutnya, dalam Perda ZWP3K Kaltim, nantinya setiap zonasi akan di atur berdasarkan potensinya. "Ada wilayah konservasi, pemanfaatan umum, dan Wilayah alokasi lainnya. Tinggal bagaimana potensi-potensi yang ada, disinergikan dengan Raperda nantinya,” sebutnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Parawisata (Dispopar) Bontang, Bambang Cipto Mulyono mengatakan, landasan hukum Perda itu bisa membuat pihaknya mengetahui batasan-batasan wilayah yang boleh dikelola menjadi potensi wisata. "Apalagi 70,3 persen dari wilayah Bontang wilayah laut. jadi potensi pengembangan wisata itu pasti mengarah kesana. Makanya kami akan usulkan wilayah-wilayah mana saja yang akan diusulkan di Perda nantinya," kata Mulyono.
Penulis : Romi Ali Darmawan
