Mengenai tantangan pengamanan di situasi virus saat ini menurutnya memerlukan penanganan tersendiri. Penyelenggaraan Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan, termasuk masyarakat yang ada di dalamnya harus diimbau soal protokol kesehatan. "Harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ada pertemuan terbatas diimbau juga. Polri dalam posisi ini membantu. Karena masalah Covid bukan tugas Bawaslu saja, tetapi juga termasuk Polri karena kami tidak mau ada kluster Pilkada, dan protokol kesehatan harus dilaksanakan," tegasnya.
Boyke mengingatkan kepada Bawaslu kordinasi by phone lebih ditingkatkan. "Kami harus sama-sama kerjasama, komunikasi, kordinasi, kolaborasi yang baik. Kalau nanti ada suasana yang panas suasana, Bawasly harus siap menyiram, jadi tidak boleh ada situasi yang panas," sebut Boyke.
Walaupun Bontang masuk Indeks Kerawanan Pemilu rendah, namun jika paslonya hanya dua, dimana posisi head to head maka menicu kerawanan. Untuk itu Boyke mengingatkan tetap waspada adanya pemicu-pemicu kerawanan lain. Termasuk jangan termakan berita-berita hoaks.
Ketua Bawaslu Bontang Nasrullah mengatakan, jika selama ini kordinasi sudah terjalin baik antara pihak Bawaslu dengan Polri. "Terkait informasi publik, kami selalu aktif dan update setiap saat. Untuk pelanggaran hukum masalah sengketa pilkada, kami sudah buat grup Sentra Gakumdu, grup ini untuk memudahkan kordinasi, dan sudah berjalan," ujar Nasrullah.
Nasrullah juga meminta agar polisi memberikan pengamanan, apalagi jika hanya ada dua paslon. Dimana diketahui kedua paslon ini, sama-sama petahana, dan pernah bertarung pada penilu sebelumnya. "Melihat ke belakang dulu aman, tapi ada gesekan 2005, dan pada 2015, ada black campaign. Yang jelas kami selalu kordinasi terkait hal-hal yang menyangkut kamtibmas, saya minta dibantu keamanan saat tahapan Ndan, karena jika hanya dua paslon akan rentan," kata Nasrullah (*)
Penulis. Cholisoh
Editor: Aspian Nur
