Komisi III Temukan Sloof Rumah Jebol

BONTANG - Komisi III DPRD Bontang menggelar Inspeksi mendadak (Sidak) pada proyek rumah nelayan di kompleks perumahan Korpri, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Senin 6 Mei 2017 pagi.

Dalam kunjungan tersebut hadir lima legislator yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bontang Rustam HS, bersama dua koleganya di Komisi III; Suhut Harianto, Ridwan, anggota Komisi I Sulhan, serta Wakil Ketua DPRD Bontang Faisal.

Sejumlah catatan penting diungkapkan di lokasi Sidak yang juga dihadiri perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang), Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3), kontraktor serta konsultan kegiatan.

Seperti drainase dan jalan yang belum disemenisasi, hingga sloof rumah yang berlubang pada beberapa sisinya. Padahal proyek senilai Rp 7,8 miliar ini baru berjalan sekira 2 bulan lebih sejak Maret 2017 lalu.

Rustam HS menjelaskan, proyek rumah nelayan yang berjumlah sekitar 50 unit tersebut patut disyukuri. Sebab di tengah krisis anggaran yang melanda Kota Taman, pemerintah pusat bersedia mengucurkan dana bagi daerah.  “Tentu saja ini semua berkat kerja keras pemerintah di daerah. Karena itu, penting bagi kami menjalankan fungsi pengawasan, agar bantuan ini bisa berjalan optimal sesuai ketentuan kontrak,” jelas Rustam di lokasi proyek.

Sidak tersebut, kata dia, digelar demi merespon laporan warga Bontang, yang menyatakan adanya masalah dalam progress. “Laporannya kami terima sekitar setengah bulan lalu, kalau proyek ini bermasalah. Dan benar saja. Kalau dilihat dari progress, ada yang tidak sesuai dengan proyek ini,” tuturnya.

Salah satu kejanggalan yang disoroti adalah progress kegiatan hingga bulan ini. Menurut dia, idealnya kegiatan itu sudah berada di atas 50 persen. Namun yang terjadi, rumah yang berdiri baru sekitar 36 unit dari total 50 unit rumah tipe 36.

Ia lalu meminta pihak Perkim bisa memantau dan melaporkan pada Komisi III ketika ada masalah dalam proyek tersebut. “Karena meski dibangun pakai dana pusat, intinya kan pakai uang rakyat. Dan sebagai pihak yang memiliki fungsi legislasi, kami punya tanggung jawab mengawasi,” katanya.

Suhut Harianto, anggota Komisi III DPRD Bontang juga mengingatkan kontraktor dan dinas teknis agar bisa bekerja sesuai ketentuan kontrak.

Termasuk sloof rumah yang diketahui mengalami kerusakan pada beberapa sisi. Ia tidak ingin hal itu berdampak buruk saat telah difungsikan. “Karena itu, kita harus duduk bersama untuk cari titik temu. Yang jelas setelah lebaran nanti, kontraktor dan dinas teknis akan kami panggil. Karena proyek 7,8 miliar ini, bukan hanya rumah, tapi termasuk drainase, jalan dan lainnya,” tuturnya.

Faisal, Wakil Ketua DPRD Bontang juga mengingatkan agar dinas teknis melakukan seleksi ketat dalam menentukan penghuni rumah nelayan. Jangan sampai, penghuni rumah tersebut adalah golongan masyarakat yang memiliki kemampuan financial baik.

Sementara, ada nelayan yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) justru tak menerima bantuan itu. “Intinya, jangan sampai salah sasaran. Karena proyek ini dibangun atas nama nelayan. Jadi, penghuninya juga harus nelayan, dan sesuai ketentuan,” jelasnya yang lantas diamini Ridwan, legislator Komisi III DPRD Bontang lain. (kb)