Sementara itu, Kadisnakertrans Abdullah Fauzie didampingi Kepala Bidang Tenaga Kerja, Ramli membenarkan hal tersebut. Sejauh ini baru ada sebanyak 112 perusahaan yang melaporkan telah membayarkan THR.
“Rinciannya 112 perusahaan bayar THR, 45.541 orang yang mendapatkan THR dan Rp206 632.483.130 yang dibayarkan,” ungkap Ramli. Namun perusahaan yang belum melaporkan terhadap Disnakertrans bukan berarti tidak menunaikan kewajibannya tersebut terhadap karyawannya masing-masing.
Meskipun begitu, Ramli menghimbau terhadap pekerja yang merasa belum mkendapatkan THR untuk segera melaporkan terhadap pihaknya. Sehingga Disnakertrans bisa mencari solusi terkait masalah tersebut. “Ayo segera melapor jika masih ada yang belum mendapatrkan THR,” ungkapnya.
Sayangnya, Disnaker tidak dapat berbuat banyak. Sebab semua kebijakan dilimpahkan kepada Pemprov, baik itu dalam hal pengawasan maupun penindakan. “Kalau pengawasan itu bukan kami lagi. Tetapi di Pemprov. Sehingga Pemprov yang bertindak. Begitu pun untuk sanksi, juga kewenangan provinsi. Tugas kami hanya memfasilitasi saja. Kami berikan pencerahan, masukan sesuai dengan aturan. Jika buntu maka kami limpahkan ke pengadilan,” kata Ramli.
Sebelumnya, Kadisnaker Kutim Abdullah Fauzie mengatakan, pembayaran THR mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. (yul1116)
Sementara itu, Kadisnakertrans Abdullah Fauzie didampingi Kepala Bidang Tenaga Kerja, Ramli membenarkan hal tersebut. Sejauh ini baru ada sebanyak 112 perusahaan yang melaporkan telah membayarkan THR.
“Rinciannya 112 perusahaan bayar THR, 45.541 orang yang mendapatkan THR dan Rp206 632.483.130 yang dibayarkan,” ungkap Ramli. Namun perusahaan yang belum melaporkan terhadap Disnakertrans bukan berarti tidak menunaikan kewajibannya tersebut terhadap karyawannya masing-masing.
Meskipun begitu, Ramli menghimbau terhadap pekerja yang merasa belum mkendapatkan THR untuk segera melaporkan terhadap pihaknya. Sehingga Disnakertrans bisa mencari solusi terkait masalah tersebut. “Ayo segera melapor jika masih ada yang belum mendapatrkan THR,” ungkapnya.
Sayangnya, Disnaker tidak dapat berbuat banyak. Sebab semua kebijakan dilimpahkan kepada Pemprov, baik itu dalam hal pengawasan maupun penindakan. “Kalau pengawasan itu bukan kami lagi. Tetapi di Pemprov. Sehingga Pemprov yang bertindak. Begitu pun untuk sanksi, juga kewenangan provinsi. Tugas kami hanya memfasilitasi saja. Kami berikan pencerahan, masukan sesuai dengan aturan. Jika buntu maka kami limpahkan ke pengadilan,” kata Ramli.
Sebelumnya, Kadisnaker Kutim Abdullah Fauzie mengatakan, pembayaran THR mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. (yul1116)
