Dikatakan Didi, aset negara yang dikelola Pemkab Kutim berupa kendaraan dinas tersebut masih banyak dipergunakan para pejabat purnatugas sejak dinyatakan pensiun. “Rata-rata sudah pensiun yang bawa, bahkan dari data yang saya lihat ada sampai tiga mobil satu pejabat pensiunan, kan kasian bagi mereka-mereka yang memerlukan (kendaraan dinas) sekarang,” ujar Didi.
Dikatakan mantan Camat Sangatta Utara itu, pihaknya sudah menerima surat perintah penarikan kendaraan dari pihak BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), namun dirinya masih akan melakukan koordinasi dengan unsur pimpinan Pemkab Kutim. “Kita sudah ada surat dari BPK koordinasi dengan BKD, kita hanya laporan ke Bupati, Wakil dengan Sekda, mungkin ada arahan apa, tapi tidak ada permintaan dari mana-mana kita tetap akan tarik,” tutupnya.
Penulis: */zulhamri
Editor: M.Huldi
Dikatakan Didi, aset negara yang dikelola Pemkab Kutim berupa kendaraan dinas tersebut masih banyak dipergunakan para pejabat purnatugas sejak dinyatakan pensiun. “Rata-rata sudah pensiun yang bawa, bahkan dari data yang saya lihat ada sampai tiga mobil satu pejabat pensiunan, kan kasian bagi mereka-mereka yang memerlukan (kendaraan dinas) sekarang,” ujar Didi.
Dikatakan mantan Camat Sangatta Utara itu, pihaknya sudah menerima surat perintah penarikan kendaraan dari pihak BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), namun dirinya masih akan melakukan koordinasi dengan unsur pimpinan Pemkab Kutim. “Kita sudah ada surat dari BPK koordinasi dengan BKD, kita hanya laporan ke Bupati, Wakil dengan Sekda, mungkin ada arahan apa, tapi tidak ada permintaan dari mana-mana kita tetap akan tarik,” tutupnya.
Penulis: */zulhamri