Dirincikan yakni di Kecamatan Bontang Barat sebanyak 98 yang dinonaktifkan dan diganti oleh 13 jiwa. Kecamatan Bontang Selatan 550 jiwa diganti 117 jiwa, dan Kecamatan Bontang Utara 631 yang diganti 65 jiwa.
Menanggapi surat tersebut, Kepala Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) Bontang Abdu Safa Muha menyebut data tersebut invalid. Pihaknya masih akan melakukan validasi data peserta PBI yang dinonaktifkan. Apakah tidak terdaftar NIK-nya atau seperti apa. “Kami akan validkan dulu data itu, karena biasanya ada orangnya tapi tidak terdata, atau orang tidak ada, dan tidak meminta surat pindah,” jelas Safa, sapaannya.
Selain hendak memvalidkan data dari Kemensos, Safa juga ingin melakukan konsolidasi dengan pihak BPJS Kesehatan cabang Bontang, bersama Dinas Kesehatan (Diskes) Bontang, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang. “Karena pihak Disdukcapil yang memiliki data valid warga Bontang,” sebut Safa lagi.
Konsolidasi pun diharapkan secepatnya terselenggara. Ia tak ingin ketika kepesertaan PBI dinonaktifkan dan masih ada orangnya, tiba-tiba membutuhkan pengobatan. Kalaupun ada, kemungkinan biaya yang digunakan dari bantuan sosial tak terduga. “Tapi kami harapkan tak ada, sambil kami validkan datanya,”ucapnya lagi.
Penonaktifan peserta PBI tertanggal 1 Agustus 2019 lalu, hasil tindaklanjut dari SK Kemensos nomor 79 tahun 2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Keenam. (*)
Penulis: */Cholisoh
Editor: Aspian Nur
Dirincikan yakni di Kecamatan Bontang Barat sebanyak 98 yang dinonaktifkan dan diganti oleh 13 jiwa. Kecamatan Bontang Selatan 550 jiwa diganti 117 jiwa, dan Kecamatan Bontang Utara 631 yang diganti 65 jiwa.
Menanggapi surat tersebut, Kepala Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) Bontang Abdu Safa Muha menyebut data tersebut invalid. Pihaknya masih akan melakukan validasi data peserta PBI yang dinonaktifkan. Apakah tidak terdaftar NIK-nya atau seperti apa. “Kami akan validkan dulu data itu, karena biasanya ada orangnya tapi tidak terdata, atau orang tidak ada, dan tidak meminta surat pindah,” jelas Safa, sapaannya.
Selain hendak memvalidkan data dari Kemensos, Safa juga ingin melakukan konsolidasi dengan pihak BPJS Kesehatan cabang Bontang, bersama Dinas Kesehatan (Diskes) Bontang, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang. “Karena pihak Disdukcapil yang memiliki data valid warga Bontang,” sebut Safa lagi.
Konsolidasi pun diharapkan secepatnya terselenggara. Ia tak ingin ketika kepesertaan PBI dinonaktifkan dan masih ada orangnya, tiba-tiba membutuhkan pengobatan. Kalaupun ada, kemungkinan biaya yang digunakan dari bantuan sosial tak terduga. “Tapi kami harapkan tak ada, sambil kami validkan datanya,”ucapnya lagi.
Penonaktifan peserta PBI tertanggal 1 Agustus 2019 lalu, hasil tindaklanjut dari SK Kemensos nomor 79 tahun 2019 tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 Tahap Keenam. (*)
Penulis: */Cholisoh
Editor: Aspian Nur
