Dirut RSUD Taman Husada Bontang dr I Gusti Made Suardika mengatakan, piutang ini disebabkan banyaknya warga Marangkayu, Kutim, Kukar yang berobat ke RS Taman Husada.
“Infonya Pemkab Kutim mau bayar tahun 2019 mendatang,” jelas Gusti saat, rapat dengar pendapat bersama jajaran direksi RS Taman Husada dan Komisi II DPRD Bontang, Selasa (13/11), kemarin.
Banyak warga Kutim yang berobat dan dilayani karena faktor kemanusiaan. “Ketika dia datang dan perlu segera penanganan medis, langsung kami layani. Karena tugas rumah sakit selain dari sisi bisnis juga sisi kemanusiaannya,” ungkapnya.
Selain warga Kutim dan Kukar, ternyata juga ada warga luar pulau Kalimantan, seperti dari Pulau Jawa dan Sulawesi. “Kami mohon bantuan dari Komisi II untuk ditagihkan karena kami butuh anggaran untuk pengembangan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Bontang Ubaya Bengawan mengatakan, pihaknya dalam hal ini Komisi II berpengalaman dalam hal penagih utang. “Seperti contohnya pajak PT Badak tahun 2017 lalu, hingga akhirnya dibayarkan pada November tahun lalu,” ujarnya.
Ditambahkan Bahtiar Wakkang, pertemuan dengan pihak RS Tama Husada merupakan yang pertama kalinya. Ia berharap ini menjadi langkah yang bagus untuk bersama memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Persoalan piutang, kami perlu data agar bisa ditagihkan,” ujarnya.
Sementara anggota Komisi II lainnya, Arif mengungkapkan, jika Pemkab Kutim akan membayarkan piutangnnya pada tahun 2019, maka harus diupayakan agar terbayar di tahun 2018. “Supaya bisa disampaikan saat pembahasan anggaran 2019, makanya seharusnya ga boleh lebih dari tahun 2018,” bebernya.
Oleh karena itu, direncanakan Desember mendatang bakal mendatangi anggota DPRD Provinsi dapil Kukar dan Kutim. “Tetapi kami minta data lengkap dari RSUD sebagai bukti penagihan,” pungkasnya. (cil)
