Hal ini diperkuat Perda KTR Nomor 08 Tahun 2017. Dalam perda tersebut ditentukan lokasi bebas dari asap rokok. Diantaranya di kawasan kantor bupati, rumah sakit, Dinas Kesehatan, sekolah, tempat layanan umum dan beberapa kawasan lainnya.
Dari hasil pantauan media ini, sedikitnya ada 25 umbul-umbul iklan rokok. Belum lagi sepanduk yang nyata-nyata dilarang. Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi, paling tinggi denda Rp50 juta rupiah dan kurungan penjara selama 6 bulan. “Pertama melanggar tentang pelarangan iklan, kedua merokok dalam KTR. Yang menjadi soal lagi, kenapa diizinkan,” ujar Hidayat warga Bukit Pelangi, Sangatta Utara.
Yang lebih menyayat, belum lama ini Pemkab Kutim menerima penghargaan Pastika Parahita lantaran menerapkan perda KTR. Penghargaan tersebut diserahkan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Hanung Sugihantono, dari Kementrian Kesehatan.
“Saya perokok, tapi saya setuju dengan perda KTR ini. Karena saya tahu tujuannya baik,” kata Hasbullah salah satu anggota DPRD.
Bupati Ismunandar jauh hari sebelumnya mengatakan akan menerapkan pelarangan iklan rokok di Kutim.
“Perda KTR akan diimplementasikan secara intensi di Kutim. Demi terciptanya lingkungan sehat tanpa asap rokok. Termasak mengurangi iklan rokok di Kutim,” kata Ismu. (Yul)
Hal ini diperkuat Perda KTR Nomor 08 Tahun 2017. Dalam perda tersebut ditentukan lokasi bebas dari asap rokok. Diantaranya di kawasan kantor bupati, rumah sakit, Dinas Kesehatan, sekolah, tempat layanan umum dan beberapa kawasan lainnya.
Dari hasil pantauan media ini, sedikitnya ada 25 umbul-umbul iklan rokok. Belum lagi sepanduk yang nyata-nyata dilarang. Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi, paling tinggi denda Rp50 juta rupiah dan kurungan penjara selama 6 bulan. “Pertama melanggar tentang pelarangan iklan, kedua merokok dalam KTR. Yang menjadi soal lagi, kenapa diizinkan,” ujar Hidayat warga Bukit Pelangi, Sangatta Utara.
Yang lebih menyayat, belum lama ini Pemkab Kutim menerima penghargaan Pastika Parahita lantaran menerapkan perda KTR. Penghargaan tersebut diserahkan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Hanung Sugihantono, dari Kementrian Kesehatan.
“Saya perokok, tapi saya setuju dengan perda KTR ini. Karena saya tahu tujuannya baik,” kata Hasbullah salah satu anggota DPRD.
Bupati Ismunandar jauh hari sebelumnya mengatakan akan menerapkan pelarangan iklan rokok di Kutim.
“Perda KTR akan diimplementasikan secara intensi di Kutim. Demi terciptanya lingkungan sehat tanpa asap rokok. Termasak mengurangi iklan rokok di Kutim,” kata Ismu. (Yul)
