Dari paparan Neni, pemkot menetapkan target belanja langsung sebesar Rp813 miliar lebih dan target belanja tidak langsung APBD diproyeksikan mencapai Rp413 miliar lebih. Anggaran belanja tidak langsung ini direalisasikan melalui belanja pegawai sebesar Rp394,9 milyar, belanja hibah sebesar Rp10 milyar, belanja bantuan sosial Rp1,4 milyar lebih, bantuan keuangan kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintah desa serta partai politik sebesar Rp5,9 milyar dan belanja tidak terduga sebesar Rp1,5 milyar.
Sedangkan untuk belanja langsung direalisasikan melalui belanja pegawai sebesar Rp39 milyar lebih, belanja barang dan jasa senilai Rp451,8 milyar dan belanja modal sebesar Rp322 milyar lebih. Sementara untuk target pendapatan pada RAPBD 2019 diproyeksi sebesar Rp1,1 triliun lebih.
Neni Moerniaeni mengatakan, target pendapatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp164,7 miliar, dana perimbangan Rp811 miliar, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp150,6 miliar.
“Rencana pendapatan ini sendiri sesuai kesepakatan kebijakan umum anggaran dan plafond prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati antara badan anggaran (banggar) DPRD dengan pemerintah,” katanya.
Pemaparan kebijakan umum anggaran ini disampaikan Walikota dihadapan anggota DPRD dalam rapat paripurna ke 13 masa sidang 3 DPRD Kota Bontang, dalam rangka penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2019.
Sementara, untuk APBD Perubahan 2018, ditargetkan meningkat Rp162 miliar, dari APBD murni sebesar Rp1,1 triliun. Proyeksi ini tertuang dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan raperda Kota Bontang tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2018. (cil)
