“Penanganan banjir di Bontang untuk hulu sampai hilir membutuhkan total anggaran sebesar Rp 1 trilliun lebih,” kata Kepala Seksi Perencanaan Bidang SDA Dinas PUPR Pera Kaltim, Muhammad Zuraini Ikhsan.
Dilanjutkannya, angka tersebut berdasarkan hasil kajian Dinas PUPR (dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan rakyat) Provinsi Kaltim, meliputi pembangunan bendali desa Suka Rahmat yang membutuhkan dana sebesar Rp125 miliar, rehabilitasi Danau Kanaan Rp18,5 miliar, hingga pekerjaan fisik mikro dan makro dikawasan daerah aliran sungai (DAS) Bontang, Guntung, Tanjung Limau, Belimbing hingga Nyerakat.
Permasalahan banjir di Bontang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yakni curah hujan yang tinggi, limpasan air kiriman dari wilayah lain, penggundulan hutan, pengupasan lahan serta banyaknya pemukiman penduduk di daerah resapan air.
“Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, pembangunan infrastruktur yang tidak dilengkapi dengan saluran drainase, kapasitas drainase yang tidak bertambah sementara perluasan pemukiman terus berkembang dan kurangnya dana pemeliharaan bangunan pengendali banjir,” ungkap Ikhsan.
Dilanjutkannya, terdapat 13 kelurahan yang menjadi daerah rawan genangan banjir di Kota Bontang. Seperti Kelurahan Guntung, Kanaan, Telihan, Satimpo, Gunung Elai, Api-api, Bontang Kuala, Tanjung Laut Indah, Berbas Tengah, Berbas Pantai, Belimbing, Loktuan dan Kelurahan Bontang Baru.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Provinsi Kaltim Henry Pailan Tandy Payung mengungkapkan, pemerintah harus serius menanganai banjir dengan menganggarkan dana penanganan banjir. Pasalnya, penganggaran dana dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam hal menyelesaikan masalah banjir tersebut, mengingat besar kecilnya anggaran yang disiapkan oleh Pemkot Bontang untuk mengatasi banjir, berpengaruh signifikan dengan hasil yang akan diperoleh.
“Jika permasalahan banjir di Bontang dianggap sesuatu yang sangat serius dan mendesak, maka seharusnya pemerintah tidak setengah-setengah dalam menganggarkan dana penanganannya,” kata Henry.
Hal senada diungkapkan anggota DPR Kaltim lainnya, Rusianto. Menurutnya, Bontang seharusnya sudah terlebih dahulu memiliki keseriusan dalam hal penganggaran permasalahan banjir, sebelum meminta bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat hingga perusahaan.
“Mengatasi permasalahan banjir memang diperlukan komitmen yang tinggi serta kerjasama dengan seluruh lintas sector, mengingat banjir merupakan masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan,” ungkap politisi dari Fraksi Gerindra itu. (cil)
