“Pemberhentian itu berdasarkan pada UU ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 87 ayat 4d yang isinya PNS yang melakukan tindak pidana diberhentikan tidak dengan hormat, karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu juga PP 11 tahun 2017, tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS), pasal 286 dan 287,” sambung Zainuddin.
Pihak BKD sendiri masih menuggu surat pemecatan dari Bupati Kutim. “Untuk pemecatan, tinggal menunggu surat dari Bupati saja. Meskipun dalam satu hari melakukan korupsi, tetap saja akan di hukum, hal tersebut berdasarkan undang-undang yang ada,” ujar Zainuddin.
“Ketentuan tersebut berlaku untuk semua PNS di lingkungan Pemkab Kutim tanpa pandang bulu. Entah itu berpendidikan SMA atau pun Sarjana, kita pukul rata, semuanya akan mendapatkan hukuman jika melakukan korupsi,” tegasnya, sambil mengungkapkan kalau hal tersebut demi menciptakan lingkungan Pemkab Kutim yang bersih, bertanggung-jawab dan bebas dari Korupsi. (yul1116)
“Pemberhentian itu berdasarkan pada UU ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 87 ayat 4d yang isinya PNS yang melakukan tindak pidana diberhentikan tidak dengan hormat, karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu juga PP 11 tahun 2017, tentang manajemen pegawai negeri sipil (PNS), pasal 286 dan 287,” sambung Zainuddin.
Pihak BKD sendiri masih menuggu surat pemecatan dari Bupati Kutim. “Untuk pemecatan, tinggal menunggu surat dari Bupati saja. Meskipun dalam satu hari melakukan korupsi, tetap saja akan di hukum, hal tersebut berdasarkan undang-undang yang ada,” ujar Zainuddin.
“Ketentuan tersebut berlaku untuk semua PNS di lingkungan Pemkab Kutim tanpa pandang bulu. Entah itu berpendidikan SMA atau pun Sarjana, kita pukul rata, semuanya akan mendapatkan hukuman jika melakukan korupsi,” tegasnya, sambil mengungkapkan kalau hal tersebut demi menciptakan lingkungan Pemkab Kutim yang bersih, bertanggung-jawab dan bebas dari Korupsi. (yul1116)
