Setrum PLN di kedua desa itupun baru dirasakan sekitar setahun belakangan ini. Dan desa atau kecamatan lainnya di wilayah tersebut, penerangan hanya mengandalkan genset yang bersumber dari Badan Usaha Desa (Bumdes).
“Krisis penerangan masih benar-benar menjadi masalah yang cukup serius di daerah pesisir Kutim. Masalah itu bukan satu atau dua tahun belakangan ini, tapi sudah berlangsung bertahun tahun lamanya. Sampai sekarang belum ada solusi apapun yang diambil pemerintah,” bebernya, Sabtu (17/06).
Terbatasnya penerangan listrik di daerah Kaliorang, Kaubun, Karangan dan Sandaran berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pasalnya, mesin genset yang jadi penopang listrik hanya beroperasi dari pukul 18.00 Wita sampai pukul 22.30 Wita. Otomatis aktivitas industri tidak berjalan.
“Kalau sudah seperti itu, listrik hanya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sementara untuk kegiatan produksi, seperti usaha industri rumah tangga dan industri lain tidak bisa. Sehingga wajar jika pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah Sangsaka begitu lambat,” ujarnya.
Tentunya hal tersebut sangat memprihatinkan, ditambah minimnya partisipasi perusahaan di daerah setempat. Padahal, kata dia, ada perusahaan pertambangan dan perkebunan. “Banyak perusahaan yang bandel di Sangsaka. Selama ini kami tidak tahu bagaimana dana Corporate Social Responsibility (CSR) mereka. Bahasanya kepada masyarakat membantu pembangunan, tapi akhirnya urunan juga,” jelasnya.
Diketahui, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Sangsaka, yakni PT Indexim, PT KPP, dan PT Firko. “Ketiadaan partisipasi perusahaan membangun masyarakat sekitarnya, sangatlah kami sayangkan. Nanti kami akan komunikasikan masalah ini dengan Pemkab Kutim,” pungkasnya. (yul1116)
