Berdasarkan informasi yang dihumpun, tunjangan aparat desa yakni BPD, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Kutim Nomor 900/K.446/2017, tidak terbayarkan pada triwulan III dan IV
“Tidak terbayarkannya tunjangan aparat desa pada triwulan III dan IV Tahun 2017, sehingga hak-hak kepala desa beserta aparaturnya di tahun 2017 yang belum terbayarkan,” kata Kepala Badan Pengelola Keunagan Daerah (BPKAD) Kutim, Suriansyah.
Sementara itu Sekertaris Daerah (Sekda) Irawansyah mengatakan, tunjangan tersebut bukan tidak dibayarkan, melainkan hanya penundaan saja. Rencananya pemkan akan melakukan pembayaran pada triwulan pertama Tahun 2018. “Bukan tidak di bayar hanya saja, di tunda,” ujarnya. (yul1116).
Berdasarkan informasi yang dihumpun, tunjangan aparat desa yakni BPD, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Kutim Nomor 900/K.446/2017, tidak terbayarkan pada triwulan III dan IV
“Tidak terbayarkannya tunjangan aparat desa pada triwulan III dan IV Tahun 2017, sehingga hak-hak kepala desa beserta aparaturnya di tahun 2017 yang belum terbayarkan,” kata Kepala Badan Pengelola Keunagan Daerah (BPKAD) Kutim, Suriansyah.
Sementara itu Sekertaris Daerah (Sekda) Irawansyah mengatakan, tunjangan tersebut bukan tidak dibayarkan, melainkan hanya penundaan saja. Rencananya pemkan akan melakukan pembayaran pada triwulan pertama Tahun 2018. “Bukan tidak di bayar hanya saja, di tunda,” ujarnya. (yul1116).