Pasalnya, dengan memilikinya KTP-el, kemungkinan kegandaan identitasnya akan sangat kecil. Karena KTP-el yang dicetak berarti sudah tidak ada data yang ganda. “Di Pilgub 2018 salah satu syaratnya sudah melakukan perekaman dan memiliki KTP-el,” jelas Eka saat ditemui di ruangannya belum lama ini.
Namun demikian, tetap saja jumlah masyarakat yang sudah wajib KTP masih banyak yang belum melakukan perekaman. Sehingga, Eka mengaku sudah melakukan berbagai inovasi agar target perekaman bisa cepat selesai. “Kami ke sekolah-sekolah tingkat SMA, salah satu sasarannya para siswa yang beranjak ke usia 17 tahun atau saat Pilgub mendatang tepat 17 tahun, sehingga perekaman dilakukan lebih cepat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Eka juga sudah melakukan upaya lain dengan cara mengimbau melalui kecamatan dan kelurahan agar para warganya segera melakukan perekaman. Jika memang ternyata ada warga yang merasa sudah melakukan perekaman, tetapi belum mendapat KTP-el, maka Eka juga mengimbau agar warga tersebut menanyakan status perekamannya di kecamatan.
Sebab dalam perekaman ini terdapat 2 status. Diantaranya Print Ready Record (PRR) alias KTP yang sudah siap cetak serta Sent for Enrowment (SFE), yakni data yang bersangkutan masih dalam proses pengiriman ke pusat dan belum dicek kegandaan.
“Jadi data PRR itu dari pusat, kami kalau belum ada status PRR tidak bisa juga mencetaknya. Nah saat ini kendalanya karena jaringan yang digunakan untuk mengirim data perekaman sering gangguan dan memang di pusat sedang ada perbaikan,” bebernya. Oleh sebab itu, Eka meminta parpol bisa berperan membantu mengingatkan mereka yang belum perekaman.
Terpisah, Ketua KPU Bontang, Suardi membenarkan jika masyarakat belum memiliki KTP-el atau belum terdaftar dalam DPT maka tak bisa memilih. Aturan itu tertuang dalam PKPU nomor 7 tahun 2017. Menurut Suardi, syarat memilih itu sudah terdaftar dalam DPT, kalau tidak bisa menunjukkan KTP-el atau surat keterangan (suket, Red) ya tidak bisa memilih.(cil)
Pasalnya, dengan memilikinya KTP-el, kemungkinan kegandaan identitasnya akan sangat kecil. Karena KTP-el yang dicetak berarti sudah tidak ada data yang ganda. “Di Pilgub 2018 salah satu syaratnya sudah melakukan perekaman dan memiliki KTP-el,” jelas Eka saat ditemui di ruangannya belum lama ini.
Namun demikian, tetap saja jumlah masyarakat yang sudah wajib KTP masih banyak yang belum melakukan perekaman. Sehingga, Eka mengaku sudah melakukan berbagai inovasi agar target perekaman bisa cepat selesai. “Kami ke sekolah-sekolah tingkat SMA, salah satu sasarannya para siswa yang beranjak ke usia 17 tahun atau saat Pilgub mendatang tepat 17 tahun, sehingga perekaman dilakukan lebih cepat,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Eka juga sudah melakukan upaya lain dengan cara mengimbau melalui kecamatan dan kelurahan agar para warganya segera melakukan perekaman. Jika memang ternyata ada warga yang merasa sudah melakukan perekaman, tetapi belum mendapat KTP-el, maka Eka juga mengimbau agar warga tersebut menanyakan status perekamannya di kecamatan.
Sebab dalam perekaman ini terdapat 2 status. Diantaranya Print Ready Record (PRR) alias KTP yang sudah siap cetak serta Sent for Enrowment (SFE), yakni data yang bersangkutan masih dalam proses pengiriman ke pusat dan belum dicek kegandaan.
“Jadi data PRR itu dari pusat, kami kalau belum ada status PRR tidak bisa juga mencetaknya. Nah saat ini kendalanya karena jaringan yang digunakan untuk mengirim data perekaman sering gangguan dan memang di pusat sedang ada perbaikan,” bebernya. Oleh sebab itu, Eka meminta parpol bisa berperan membantu mengingatkan mereka yang belum perekaman.
Terpisah, Ketua KPU Bontang, Suardi membenarkan jika masyarakat belum memiliki KTP-el atau belum terdaftar dalam DPT maka tak bisa memilih. Aturan itu tertuang dalam PKPU nomor 7 tahun 2017. Menurut Suardi, syarat memilih itu sudah terdaftar dalam DPT, kalau tidak bisa menunjukkan KTP-el atau surat keterangan (suket, Red) ya tidak bisa memilih.(cil)
