Pemanfaatan ADK Mahulu Tekankan Infrastruktur Dasar

Ujoh Bilang-Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh mengatakan bahwa pemanfaatan Alokasi Dana Kampung (ADK) 2018 ditekankan pada pemenuhan infrastruktur dasar seperti sarana prasarana, kesehatan, pendidikan, pertanian, penerangan, dan air bersih.

“Penekanan ADK untuk pemenuhan infrastruktur dasar tersebut dijalankan tanpa mengesampingkan program lain dalam konsep Gerakan Pembangunan Masyarakat (Gerbangmas) seperti pelayanan kesehatan maupun administrasi kependudukan keliling karena semuanya berkorelasi,” ujarnya di Ujoh Bilang, Selasa.

Hal itu dikatakan bupati saat membuka Sosialisasi Program Gerbangmas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah sinkronisasi program.

Acara ini menghadirkan narasumber antara lain tim pakar ekonomi dari Universitas Mulawarman DR Aji Sofyan Effendi, kemudian Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Musa Ibrahim.

Menurutnya, antara ADK dan program unggulan lainnya saling memiliki keterkaitan karena sama-sama bertujuan memajukan daerah, sehingga sinergitas antara kegiatan yang satu dengan lainnya sangat dibutuhkan.

Sedangkan dalam acara sosialisasi Program Gerbangmas ini, lanjutnya, lebih menitikberatkan pada kegiatan yang biayanya berasal dari ADK, karena ADK menjadi pengendali dalam program kegiatan pembangunan di tingkat kampung.

Pengendalian arah pembangunan perlu ditegaskan demi terwujudnya pemenuhan infrastruktur dasar di tiap kampung baik berupa sarana dan prasarana jalan, penerangan, air bersih, kesehatan, maupun pendidikan sehingga keinginan pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakat bisa terpenuhi.

Dalam pelaksanaan ADK, lanjut dia, dititikberatkan pada tiga hal, yakni untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat sehingga melalui kegiatan ini akan terjadi peningkatan kapasitas masyarakat serta memiliki kemampuan di segala bidang.

Dalam menjalankan ADK, konsep dasar pembangunannya adalah berbasis ekonomi kerakyatan, sehingga setiap kegiatan yang akan dilakukan harus dimusyawarahkan dulu dan disepakati bersama tentang kegiatan unggulan apa yang akan dikerjakan.

“Dari ADK, masyarakat diajarkan menyusun program sesuai dengan kebutuhan lokal, kemudian bersama-sama dengan petinggi dan pemerintah kampung menetapkan skala prioritas dari usulan pembangunan yang telah dirancang bersama, sehingga muncul prioritas untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar,” ujarnya. (ant)