“Keberadaan perusahaan perkebunan seperti sawit di Kutim bisa mensejahterakan masyarakat Kutim,” ujar Ismunandar. Nantinya, sambungnya, lahan eks tambang dapat dijadikan area pendidikan dan areal sosial, agar dapat produktif dan mampu memberikan penghasilan. Baik penghasilan kepada pengelola maupun bagi pemerintah.
Selain itu, Pemkab Kutim juga mengimbau kepada seluruh perusahaan perkebunan yang telah beroperasi di wilayah Kutim, untuk segera berkantor di Sangatta atau minimal di lokasi perkebunan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah, bila terjadi permasalahan.
“Ada saja perusahaan perkebunan ini kantornya di Jakarta atau di daerah lain, sementara beroprasinya di Kutim. Kita sudah imbau ulang masalah tersebut di Kutim sebagai wilayah operasional juga harus ada kantornya. Surat menyurat mudah, koordinasi mudah dan ada penyerapan tenaga kerja juga,” kata Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang.
Perusahaan juga dihimbau untuk menerima masyarakat lokal sebagai karyawan perusahaan tersebut. Kasmidi bahkan berencana untuk terjun ke lapangan untuk mengecek langsung apakah pihak perusahaan sudah memperkerjakan masyarkat sekitar.
“Saya akan turun langsung dan evaluasi di lapangan. Kemungkinan mulai Januari 2018 mendatang,” pungkas Kasmidi. (yul1116)
