Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Irawansyah mengatakan, pihaknya telah mengintruksikan OPD terkait namun ternyata belum juga di lakukan. Menurutnya penertiban harus dilakukan karna memang telah mendapat perintah. “Saya sudah mengintruksikan OPD seperti Satpol PP untuk menertibkan,” ujarnya.
Irawansyah memastikan, sudah meminta pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menginventarisir semua wajib pajak ini. “Penertiban perlu dilakukan di seluruh jalur protokol. Jangan sampai membahayakan pengguna jalan. Kalau bisa tahun ini sudah selesai,” jelasnya.
Terpisah, Kasatpol PP Kutim Arief Julianto menegaskan segera berkoordinasikan dengan pihak Bapenda, untuk mengetahui konstruksi reklame yang memiliki izin atau tidak. “Kami siap menertibkan. Apalagi sudah jelas menganggu esetetika kota dan keselamatan pengguna jalan,” ucap dia.
Lebih lanjut ia mengatakan pembongkaran satu konstruksi reklame bisa memakan anggaran Rp 15 juta karena harus menyewa alat pegangkat tiangnya. Namun sayang, Arief berucap bahwa pihaknya tidak memiliki anggaran. Tetapi dia akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kutim. “Mereka yang memiliki alat berat. Semoga alat membongkar reklame juga tersedia,” harapnya.
“Saya berharap bisa bersinergi dengan pihak pengusaha (pemilik konstruksi reklame) agar mempermudah pembongkaran. Sehingga tidak menelan anggaran APBD. Seperti yang dilakukan Pemkot Samarinda,” imbuh Arief.
Dia memastikan, banyak reklame di median jalan masih kokoh berdiri. Seperti di Jalan Pendidikan, Jalan Yos Sudarso I, Jalan Yos Sudarso II, hingga jalan Jalan Suryanata. “Kemungkinan ada 25 titik (reklame, Red). Semuanya ada pemiliknya. Ada pengusaha dan juga milik partai,” bebernya.
Untuk tindaklanjutnya, Arief memastikan segera memetakan lokasi konstruksi reklame yang menjadi prioritas untuk dibongkar. “Semua pemiliknya akan kami panggil,” pungkasnya. (yul1116)
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Irawansyah mengatakan, pihaknya telah mengintruksikan OPD terkait namun ternyata belum juga di lakukan. Menurutnya penertiban harus dilakukan karna memang telah mendapat perintah. “Saya sudah mengintruksikan OPD seperti Satpol PP untuk menertibkan,” ujarnya.
Irawansyah memastikan, sudah meminta pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menginventarisir semua wajib pajak ini. “Penertiban perlu dilakukan di seluruh jalur protokol. Jangan sampai membahayakan pengguna jalan. Kalau bisa tahun ini sudah selesai,” jelasnya.
Terpisah, Kasatpol PP Kutim Arief Julianto menegaskan segera berkoordinasikan dengan pihak Bapenda, untuk mengetahui konstruksi reklame yang memiliki izin atau tidak. “Kami siap menertibkan. Apalagi sudah jelas menganggu esetetika kota dan keselamatan pengguna jalan,” ucap dia.
Lebih lanjut ia mengatakan pembongkaran satu konstruksi reklame bisa memakan anggaran Rp 15 juta karena harus menyewa alat pegangkat tiangnya. Namun sayang, Arief berucap bahwa pihaknya tidak memiliki anggaran. Tetapi dia akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kutim. “Mereka yang memiliki alat berat. Semoga alat membongkar reklame juga tersedia,” harapnya.
“Saya berharap bisa bersinergi dengan pihak pengusaha (pemilik konstruksi reklame) agar mempermudah pembongkaran. Sehingga tidak menelan anggaran APBD. Seperti yang dilakukan Pemkot Samarinda,” imbuh Arief.
Dia memastikan, banyak reklame di median jalan masih kokoh berdiri. Seperti di Jalan Pendidikan, Jalan Yos Sudarso I, Jalan Yos Sudarso II, hingga jalan Jalan Suryanata. “Kemungkinan ada 25 titik (reklame, Red). Semuanya ada pemiliknya. Ada pengusaha dan juga milik partai,” bebernya.
Untuk tindaklanjutnya, Arief memastikan segera memetakan lokasi konstruksi reklame yang menjadi prioritas untuk dibongkar. “Semua pemiliknya akan kami panggil,” pungkasnya. (yul1116)
