“DP4 itu dikeluarkan oleh Kemendagri untuk disampaikan ke KPU, jadi tidak lagi berasal dari kami (Disdukcapil), seperti Pilkada tahun 2013 lalu. Namun untuk pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, tentunya KPU akan berkoordinasi dengan kami,” katanya.
Pada Pilkada 2013, jumlah pemilih mencapai 118 ribu jiwa, namun data itu belum di coklit, sehingga banyak nama pemilih yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak mengunakan haknya, sebab orangnya tidak ada. Tetapi kini pihaknya telah melakukan coklit sehingga data anomali atau data yang tidak normal dapat dihilangkan.
“Karena kita sudah melakukan coklit maka bisa memprediksikan penduduk wajib KTP yang juga kelak menjadi pemilih pemilu. Kami akui dari data terakhir yang dikeluarkan oleh Kemendagri jumlah penduduk PPU mencapai 166 ribu jiwa lebih, namun dari data semester pertama tahun 2017 kemarin jumlah penduduk PPU diketahui mencapai sekitar 170 ribu lebih dan bertambah kini menjadi 177 jiwa lebih,” katanya.
Kemudian terkait dengan data kependudukan pihaknya setiap bulan secara rutin melaporkan ke Kemendagri baik warga yang masuk atau keluar PPU termasuk warga yang telah meninggal dunia, hal ini untuk memudahkan pendataan dalam DP4 Pilkada mendatang. Dan setelah KPU mendapatkan DP4 maka mereka berkoordinasi dengan pihaknya untuk dicoklit.
“Kami sangat mendukung terhadap pelaksanaan Pilkada, namun peran kami terbatas, karena kami sekedar melakukan koordinasi saja dan membantu KPU jika ada masalah data kependudukan. Kami tidak diperkenankan memberikan data kepada KPU sebab semua harus berasal dari Kemendagri,” pungkas Suyanto. (nav)
“DP4 itu dikeluarkan oleh Kemendagri untuk disampaikan ke KPU, jadi tidak lagi berasal dari kami (Disdukcapil), seperti Pilkada tahun 2013 lalu. Namun untuk pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, tentunya KPU akan berkoordinasi dengan kami,” katanya.
Pada Pilkada 2013, jumlah pemilih mencapai 118 ribu jiwa, namun data itu belum di coklit, sehingga banyak nama pemilih yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak mengunakan haknya, sebab orangnya tidak ada. Tetapi kini pihaknya telah melakukan coklit sehingga data anomali atau data yang tidak normal dapat dihilangkan.
“Karena kita sudah melakukan coklit maka bisa memprediksikan penduduk wajib KTP yang juga kelak menjadi pemilih pemilu. Kami akui dari data terakhir yang dikeluarkan oleh Kemendagri jumlah penduduk PPU mencapai 166 ribu jiwa lebih, namun dari data semester pertama tahun 2017 kemarin jumlah penduduk PPU diketahui mencapai sekitar 170 ribu lebih dan bertambah kini menjadi 177 jiwa lebih,” katanya.
Kemudian terkait dengan data kependudukan pihaknya setiap bulan secara rutin melaporkan ke Kemendagri baik warga yang masuk atau keluar PPU termasuk warga yang telah meninggal dunia, hal ini untuk memudahkan pendataan dalam DP4 Pilkada mendatang. Dan setelah KPU mendapatkan DP4 maka mereka berkoordinasi dengan pihaknya untuk dicoklit.
“Kami sangat mendukung terhadap pelaksanaan Pilkada, namun peran kami terbatas, karena kami sekedar melakukan koordinasi saja dan membantu KPU jika ada masalah data kependudukan. Kami tidak diperkenankan memberikan data kepada KPU sebab semua harus berasal dari Kemendagri,” pungkas Suyanto. (nav)
