KPU Kaltim Hitung Kebutuhan Daerah

Sekretaris KPU Kaltim Syarifuddin Rusli mengatakan, pihaknya menghitung dengan cermat kebutuhan masing-masing daerah dalam menyelenggaran Pilgub. Selain menghitung kebutuhan berdasarkan TPS. KPU juga akan mengeluarkan anggaran untuk panitia pemilihan kecamatan(PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). 

“Anggaran untuk kabupaten/kota diselesaikan dalam waktu dekat ini,” katanya, ditemui Kamis (3/8) kemarin di Jalan Basuki Rahmat.

Karena tiap anggaran di KPU kabupaten/kota disesuaikan dengan TPS, kata dia, maka alokasinya tidak sama rata. Anggaran lebih besar bakal diterima KPU Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kartanegara karena memiliki TPS yang banyak. Sementara KPU Kutai Barat dan Mahakam Ulu (Mahulu) menelan biaya pengiriman logistik yang cukup mahal.  

“Anggaran khusus KPU Kaltim tidak sampai Rp 30 miliar. (Pilgub Kaltim) 2013 saja cuma Rp 22 miliar. Yang jelas jangan khawatir, kami pasti hati-hati menggunakan anggaran yang sudah ditetapkan,” paparnya.

Diterangkannya, pengadaan barang dan jasa bakal dilakukan melalui lelang langsung. Semua sudah tersedia dalam e-katalog. Mungkin tidak sampai Rp 30 miliar. Alat peraga kampanye (APK) juga turut dibiayai KPU. 

“Nanti tidak ada lelang, sudah ada e-katalog. Begitu pula anggaran untuk tiap tahapan. Honorarium untuk petugas ad hoc dan kelompok kerja sudah ditentukan besarannya,” sebutnya.

Syarifuddin melanjutkan, alokasi anggaran untuk honorarium sebesar Rp 114,53 miliar. Kemudian, alokasi anggaran untuk tahapan persiapan sebesar Rp 166,851 miliar. Lalu, alokasi anggaran untuk operasional dan administrasi perkantoran sebesar Rp 28,61 miliar. Totalnya Rp 310 miliar.

Adapun KPU Kaltim mengalokasikan anggaran yang menelan biaya besar berupa perjalanan dinas Rp 34,95 miliar. Kemudian, pelayanan administrasi perkantoran Rp 26,75 miliar, pelaksanaan kegiatan kampanye  Rp 13,54 miliar, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis sebesar Rp 18,72 miliar. Kemudian, honorarium untuk PPS sebesar Rp 22,88 miliar, sekretariat PPS Rp 20,24 miliar, dan KPPS Rp 30,13 miliar. (sab)