Ketua KPUD PPU, Feri Mei Effendi kepada Koran Kaltim, Selasa (6/6) kemarin mengatakan jumlah dana hibah sudah disetujui bersama, jadi tinggal penandatanganan NPHD saja nantinya.
“NPHD antara KPU PPU dengan Pemkab PPU mencantumkan anggaran senilai Rp26 miliar lebih, untuk biaya tahapan di tahun 2017 hingga pelaksanaan 2018 mendatang,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, jadwal dan program pilkada se-Indonesia bakal diterbitkan KPU Pusat. Bersamaan dengan itu, KPU sekaligus melaunching dimulainya tahapan pilkada serentak tahap tiga pada 14 Juni 2017.
“Kami menilai pelaksanaan tahapan Pilkada di PPU Insya Allah berjalan aman tidak ada masalah dan rencananya, Kamis depan kami akan ketemu Sekda H Tohar membicarakan realiasai NPHD dilakukan termasuk pencairan bisa dilakukan,” tukas Feri.
Sesuai skema yang telah disepakati, tahun 2017 ini Pemkab PPU merealisasikan anggaran pilkada senilai Rp5,4 miliar. Dengan perincian Rp5 M pada APBD murni dan Rp400 juta pada APBD Perubahan.
Feri mengaku pihaknya mengusulkan pemkab merealisasikan angggaran senilai Rp10 miliar dimana Rp5 miliar berasal dari dari jatah 2018 yang dimasukan ke tahun ini, sehingga sisanya sebesar Rp16 miliar bisa dicairkan tahun depan.
“Kita tidak mau ketika pada Januari dan Februari kegiatan berjalan tetapi anggaran belum cair, meskipun sebenarnya dana sudah disetujui. Bisa berabe jadinya. Kecuali ada jaminan dari Pemkab berupa Perbup yang dapat melakukan pencairan mendahului pengesahan APBD maka itu tidak menjadi masalah,”pungkasnya. (nav)
Ketua KPUD PPU, Feri Mei Effendi kepada Koran Kaltim, Selasa (6/6) kemarin mengatakan jumlah dana hibah sudah disetujui bersama, jadi tinggal penandatanganan NPHD saja nantinya.
“NPHD antara KPU PPU dengan Pemkab PPU mencantumkan anggaran senilai Rp26 miliar lebih, untuk biaya tahapan di tahun 2017 hingga pelaksanaan 2018 mendatang,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, jadwal dan program pilkada se-Indonesia bakal diterbitkan KPU Pusat. Bersamaan dengan itu, KPU sekaligus melaunching dimulainya tahapan pilkada serentak tahap tiga pada 14 Juni 2017.
“Kami menilai pelaksanaan tahapan Pilkada di PPU Insya Allah berjalan aman tidak ada masalah dan rencananya, Kamis depan kami akan ketemu Sekda H Tohar membicarakan realiasai NPHD dilakukan termasuk pencairan bisa dilakukan,” tukas Feri.
Sesuai skema yang telah disepakati, tahun 2017 ini Pemkab PPU merealisasikan anggaran pilkada senilai Rp5,4 miliar. Dengan perincian Rp5 M pada APBD murni dan Rp400 juta pada APBD Perubahan.
Feri mengaku pihaknya mengusulkan pemkab merealisasikan angggaran senilai Rp10 miliar dimana Rp5 miliar berasal dari dari jatah 2018 yang dimasukan ke tahun ini, sehingga sisanya sebesar Rp16 miliar bisa dicairkan tahun depan.
“Kita tidak mau ketika pada Januari dan Februari kegiatan berjalan tetapi anggaran belum cair, meskipun sebenarnya dana sudah disetujui. Bisa berabe jadinya. Kecuali ada jaminan dari Pemkab berupa Perbup yang dapat melakukan pencairan mendahului pengesahan APBD maka itu tidak menjadi masalah,”pungkasnya. (nav)
