Komisi II Dukung Pemindahan Ibukota

Amali mengatakan pemindahaan ibukota itu merupakan kebutuhan karena kalau tidak segera dilakukan maka kondisi Jakarta 5-10 tahun mendatang tidak bisa dibayangkan.

Namun, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Bappenas mengkaji daerah yang layak dijadikan pusat ibukota negara.

“Pemerataan pembangunan, bisa didorong ke luar Pulau Jawa. Kalau tetap di Jakarta orang mau tidak mau tetap akan berbondong-bondong ke sini sehingga di luar Pulau Jawa sangat timpang,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu menyarankan beberapa kriteria tempat yang bisa dijadikan ibukota tidak terjadi kemacetan untuk memperlancar mobilisasi dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi.

Amali mengatakan untuk Pulau Kalimantan, cukup representatif karena lahannya sangat luas.

“Lingkungan dan akses ke mana-mana mudah, Palangkaraya tidak pernah gempa dan masih sangat luas wilayahnya,” katanya.

Sebelumnya Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibukota termasuk soal skema pendanaan direncanakan rampung tahun ini.

Tahun 2018-2019 sudah mulai ada kegiatan terkait pemindahan pusat administrasi pemerintahan.

Aspek yang dikaji, misalnya penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.

Pemindahan ibukota disebabkan pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi di Indonesia. (ant)