“Kenapa Sidak kami lakukan justru bukan di awal (hari), bukan di akhir, untuk memastikan apakah laporan dari kepala SKPD itu benar-benar riil,” kata Rusmadi saat melakukan sidak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim di Samarinda, Senin (3/7) kemarin.
Data BKD Kaltim, di hari pertama masuk, tercatat tingkat kehadiran PNS di Kaltim mencapai 99,64 persen dari total 11.845 orang pegawai di bawah naungan Pemprov Kaltim.
“Tadi ada kami temukan, kami berikan sanksi setelah ini. Untuk yang tak jelas, langsung berupa pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebesar 5 persen per satu hari. Ada yang alasan tak bisa kami terima, tak masuk kerja karena belum ada tiket pesawat. Kalau mudik, pastinya sudah ditentukan, kapan harus pulang,” kata Rusmadi.
Kepala BKD Kaltim, Ardiningsih membeber, angka 99,64 persen merupakan presentase kehadiran dari total 6.800 pegawai di luar guru. Karena saat ini guru tengah libur. Ada sekitar lebih dari 100 orang pegawai yang berasal dari sekitar 10 SKPD yang tak hadir pada hari pertama.
“Kami harus dengar alasan juga dari SKPD-nya, mengenai ketidak hadiran itu,” tuturnya.
Soal sanksi, akan di serahkan kepada masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan bobot pelanggarannya.
“Jangan langsung ke BKD dong, Kepala SKPD kan harus bertanggungjawab memberikan pembinaan juga,” ungkapnya.
Tak cuma di SKPD, pegawai yang ketahuan membolos juga ditemukan di Sekretariat DPRD Kaltim. Sekertaris Dewan (Sekwan) Kaltim, Ahcmadi menggelar inspeksi mendadak di hari pertama, Senin (3/7) pagi. Diketahui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Gedung Karang Paci mencapi 99 persen.
“95 orang PNS di Sekertariat DPRD Kaltim hanya 1 orang yang tidak hadir karena sakit,” kata Ahcmadi, Senin (3/7) kemarin.
Selain PNS, tenaga honorer juga disidak. Hasilnya diketahui ada 5 honorer yang tidak hadir dengan tidak disertai alasan yang jelas. “Nanti kita akan panggil honorer yang tidak hadir dan kita akan pertimbangkan atau kita akan beri Sanksi atau skor,” tegas Achmadi.
Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), hasil pelaksanaan sidak hari pertama kerja, Senin (3/7) kemarin ditemukan dua orang pegawai mangkir kerja di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU.
Sidak ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab PPU yang dilaksanakan pada hari pertama kerja tersebut, juga diikuti Asisten II Setkab, Ahmad Usman, Assisten III Setkab, Alimuddin, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) PPU, Surodal Santoso serta beberapa pejabat lainya.
“Kami sidak untuk mengetahui tingkat kehadiran dan pelayanan di hari pertama masuk kerja,” ujar Sekkab PPU, H Tohar kepada Koran Kaltim disela-sela sidak.
Di Kabupaten Kukar, Bupati Rita Widyasari memimpin inspeksi mendadak (Sidak). Di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kukar, diketahui sebanyak tujuh PNS absen dan 13 THL tidak ngantor.
“Masih ada PNS dan THL yang bolos, padahal liburan lumayan lama,” kata Rita didampingi Sekda Kukar Marli, Senin(3/7) kemarin.
Menanggapi singgungan bupati, Kepala DPPR Syarifuddin mengaku sudah memberikan arahan kepada pegawainya. “Nanti akan saya telusuri lagi, penyebab beberapa pegawai yang tidak hadir,” ujarnya. (rs/sab/nav/ran)
“Kenapa Sidak kami lakukan justru bukan di awal (hari), bukan di akhir, untuk memastikan apakah laporan dari kepala SKPD itu benar-benar riil,” kata Rusmadi saat melakukan sidak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim di Samarinda, Senin (3/7) kemarin.
Data BKD Kaltim, di hari pertama masuk, tercatat tingkat kehadiran PNS di Kaltim mencapai 99,64 persen dari total 11.845 orang pegawai di bawah naungan Pemprov Kaltim.
“Tadi ada kami temukan, kami berikan sanksi setelah ini. Untuk yang tak jelas, langsung berupa pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebesar 5 persen per satu hari. Ada yang alasan tak bisa kami terima, tak masuk kerja karena belum ada tiket pesawat. Kalau mudik, pastinya sudah ditentukan, kapan harus pulang,” kata Rusmadi.
Kepala BKD Kaltim, Ardiningsih membeber, angka 99,64 persen merupakan presentase kehadiran dari total 6.800 pegawai di luar guru. Karena saat ini guru tengah libur. Ada sekitar lebih dari 100 orang pegawai yang berasal dari sekitar 10 SKPD yang tak hadir pada hari pertama.
“Kami harus dengar alasan juga dari SKPD-nya, mengenai ketidak hadiran itu,” tuturnya.
Soal sanksi, akan di serahkan kepada masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan bobot pelanggarannya.
“Jangan langsung ke BKD dong, Kepala SKPD kan harus bertanggungjawab memberikan pembinaan juga,” ungkapnya.
Tak cuma di SKPD, pegawai yang ketahuan membolos juga ditemukan di Sekretariat DPRD Kaltim. Sekertaris Dewan (Sekwan) Kaltim, Ahcmadi menggelar inspeksi mendadak di hari pertama, Senin (3/7) pagi. Diketahui tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Gedung Karang Paci mencapi 99 persen.
“95 orang PNS di Sekertariat DPRD Kaltim hanya 1 orang yang tidak hadir karena sakit,” kata Ahcmadi, Senin (3/7) kemarin.
Selain PNS, tenaga honorer juga disidak. Hasilnya diketahui ada 5 honorer yang tidak hadir dengan tidak disertai alasan yang jelas. “Nanti kita akan panggil honorer yang tidak hadir dan kita akan pertimbangkan atau kita akan beri Sanksi atau skor,” tegas Achmadi.
Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), hasil pelaksanaan sidak hari pertama kerja, Senin (3/7) kemarin ditemukan dua orang pegawai mangkir kerja di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab PPU.
Sidak ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkab PPU yang dilaksanakan pada hari pertama kerja tersebut, juga diikuti Asisten II Setkab, Ahmad Usman, Assisten III Setkab, Alimuddin, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) PPU, Surodal Santoso serta beberapa pejabat lainya.
