KEcurigaan juga dipaparkan warga Kecamatan Damai, Arfin (47). Menurutnya, masyarakat sangat berharap Gedung BLKI segera diselesaikan. Karena BLKI merupakan tempat pelatihan bagi masyarakat Kubar pencari kerja. “Harapan kami tentu segera diselesaikan. Sekarang ini malah sekeliling komplek gedung BLKI menjadi belukar ilalang. Sepertinya tidak ada tanda-tanda akan diselesaikan,” ucapnya.
Koordinator Lembaga Pemantau Korupsi (LPK) Wilayah Kaltim, Bambang S meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas pembangunan proyek BLKI yang mewakili wilayah tengah Kaltim. “Indikasi kuat ada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) terselubung dalam pengerjaan proyek itu. Kami berharap Bapak Gubernur Awang Faroek Ishak memanggil Disnakertrans Kaltim agar bisa mempertanggungjawabkan seluruh anggaran pembangunan BLKI Kubar,” tegasnya kemarin saat berada di Sendawar.
Bupati Kubar FX Yapan kepada sejumlah media belum lama ini mengakui, belum mengetahui proyek pembangunan BLKI melalui Disnakertrans Kaltim itu. Namun kata bupati, Pemkab Kubar telah menghibahkan lahan delapan hektare untuk areal pembangunan BLKI itu. Bupati FX Yapan sangat menyayangkan pembangunan gedung BLKI tersebut hingga kini belum diselesaikan. Padahal kata dia pembangunan gedung terpadu BLKI di Kubar itu telah mencapai lima tahun. “Awalnya lahan tempat dibangunnya BLKI di Kampung Keay adalah milik Pemkab Kubar, semula akan dibangun Terminal Besar Sendawar. Berharap supaya bangunan (BLKI) tersebut segera diselesaikan. Jangan sampai gedung itu menjadi besi tua. Kubar tidak bisa meneruskan bangunan itu, karena kewenangan provinsi,” tegas FX Yapan dirumah jabatannya.
Bagi Yapan, BLKI sangat penting, karena sebagai tempat pelatihan pemuda Kubar mengisi lowongan tenaga kerja di daerah. Bahkan menurutnya, jika BLKI tersebut bisa diselesaikan secepatnya, maka dapat menjamin mengurangi kemiskinan di dua kabupaten, yakni Kubar dan Mahakam Ulu (Mahulu). “Tolong secepatnya diselesaikan, karena mencakup Kubar dan Mahulu. Kalau ada BLKI bisa bekerjasama dengan perusahaan. Artinya tenaga kerja lokal bisa dipakai. Akan membantu anak-anak Kubar dan Mahaul untuk mencari dan mengisi lowongan kerja di daerah ini,” imbuh bupati.
Sekedar diketahui, awal pembangunan gedung terpadu BLKI Kubar dimulai sejak 2011. (imr)
KEcurigaan juga dipaparkan warga Kecamatan Damai, Arfin (47). Menurutnya, masyarakat sangat berharap Gedung BLKI segera diselesaikan. Karena BLKI merupakan tempat pelatihan bagi masyarakat Kubar pencari kerja. “Harapan kami tentu segera diselesaikan. Sekarang ini malah sekeliling komplek gedung BLKI menjadi belukar ilalang. Sepertinya tidak ada tanda-tanda akan diselesaikan,” ucapnya.
Koordinator Lembaga Pemantau Korupsi (LPK) Wilayah Kaltim, Bambang S meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas pembangunan proyek BLKI yang mewakili wilayah tengah Kaltim. “Indikasi kuat ada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) terselubung dalam pengerjaan proyek itu. Kami berharap Bapak Gubernur Awang Faroek Ishak memanggil Disnakertrans Kaltim agar bisa mempertanggungjawabkan seluruh anggaran pembangunan BLKI Kubar,” tegasnya kemarin saat berada di Sendawar.
Bupati Kubar FX Yapan kepada sejumlah media belum lama ini mengakui, belum mengetahui proyek pembangunan BLKI melalui Disnakertrans Kaltim itu. Namun kata bupati, Pemkab Kubar telah menghibahkan lahan delapan hektare untuk areal pembangunan BLKI itu. Bupati FX Yapan sangat menyayangkan pembangunan gedung BLKI tersebut hingga kini belum diselesaikan. Padahal kata dia pembangunan gedung terpadu BLKI di Kubar itu telah mencapai lima tahun. “Awalnya lahan tempat dibangunnya BLKI di Kampung Keay adalah milik Pemkab Kubar, semula akan dibangun Terminal Besar Sendawar. Berharap supaya bangunan (BLKI) tersebut segera diselesaikan. Jangan sampai gedung itu menjadi besi tua. Kubar tidak bisa meneruskan bangunan itu, karena kewenangan provinsi,” tegas FX Yapan dirumah jabatannya.
Bagi Yapan, BLKI sangat penting, karena sebagai tempat pelatihan pemuda Kubar mengisi lowongan tenaga kerja di daerah. Bahkan menurutnya, jika BLKI tersebut bisa diselesaikan secepatnya, maka dapat menjamin mengurangi kemiskinan di dua kabupaten, yakni Kubar dan Mahakam Ulu (Mahulu). “Tolong secepatnya diselesaikan, karena mencakup Kubar dan Mahulu. Kalau ada BLKI bisa bekerjasama dengan perusahaan. Artinya tenaga kerja lokal bisa dipakai. Akan membantu anak-anak Kubar dan Mahaul untuk mencari dan mengisi lowongan kerja di daerah ini,” imbuh bupati.
Sekedar diketahui, awal pembangunan gedung terpadu BLKI Kubar dimulai sejak 2011. (imr)
