“Melihat Pilkada 2017, ke depan persoalan ada di media sosial. Itu menjadi atensi kami, bagaimana hukum bisa melangkah ke sana,” ujar Abhan di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Jakarta, Jumat, 2 Juni 2017.
Selain itu, menurut Abhan, tindakan penyebaran ujaran kebencian hingga ancaman persekusi di media sosial mendapat perhatian lebih. Bawaslu akan membuat peraturan baru yang menyasar pengawasan terkait pilkada di media sosial.
Adapun penegakan hukum tetap dilakukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
“Nanti kami segera menyusun indeks kerawanan pemilu, baik untuk (Pilkada) 2018, maupun (Pemilihan Presiden) 2019. Kami masih kumpulkan data,” ujar Abhan. (vc)
“Melihat Pilkada 2017, ke depan persoalan ada di media sosial. Itu menjadi atensi kami, bagaimana hukum bisa melangkah ke sana,” ujar Abhan di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, Jakarta, Jumat, 2 Juni 2017.
Selain itu, menurut Abhan, tindakan penyebaran ujaran kebencian hingga ancaman persekusi di media sosial mendapat perhatian lebih. Bawaslu akan membuat peraturan baru yang menyasar pengawasan terkait pilkada di media sosial.
Adapun penegakan hukum tetap dilakukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
“Nanti kami segera menyusun indeks kerawanan pemilu, baik untuk (Pilkada) 2018, maupun (Pemilihan Presiden) 2019. Kami masih kumpulkan data,” ujar Abhan. (vc)