PAN terbuka dengan segala kompromi. Termasuk, kemungkinan PAN menyetujui usulan pemerintah soal presidential threshold di angka 20-25 persen. Sebelumnya, PAN ingin angka presidential threshold dihapuskan.
“Namanya kompromi itu kan semua bisa terbuka. Kalau ditutup kan enggak ada kompromi nanti. Semua kemungkinan bisa saja,” tambahnya.
Dia menuturkan, 8 ketum partai telah bertemu dan sepakat pengambilan keputusan isu krusial dilakukan dengan musyawarah. Pansus menjadwalkan pengambilan keputusan 5 isu krusial tingkat I pada 10 Juli dan kemudian di tingkat II pada rapat paripurna, 20 Juli 2017.
“Kemarin saya ketemu Ketum partai, banyak 8 orang. Semuanya sepakat kompromi, kan kita ajarannya musyawarah mufakat. Kata Bung Karno semuanya harus diwakili. Jangan saling mematikan. Saya percaya nanti ketemu, memang belum waktunya,” pungkasnya.
Pemerintah tetap menginginkan ambang batas pencalonan presiden di angka 20-25 persen. Bahkan, pemerintah mengancam menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu jika usulannya tidak diakomodir. Gantinya, pemerintah ingin menggunakan UU pemilu yang lama dengan Perppu.
Dia beranggapan, wacana tersebut tidak ada yang salah. Akan tetapi, hal itu tak elok sebab pembahasan RUU Pemilu antara Pansus dan pemerintah telah menghabiskan waktu yang cukup lama.
“Itu jeleknya kalau enggak ada sepakat itu juga enggak salah, tapi kan masa malu dong sudah berbulan-bulan masa kembali ke UU lama, kan malu lah. Malu pemerintahnya malu DPR-nya,” pungkasnya. (mdk)
PAN terbuka dengan segala kompromi. Termasuk, kemungkinan PAN menyetujui usulan pemerintah soal presidential threshold di angka 20-25 persen. Sebelumnya, PAN ingin angka presidential threshold dihapuskan.
“Namanya kompromi itu kan semua bisa terbuka. Kalau ditutup kan enggak ada kompromi nanti. Semua kemungkinan bisa saja,” tambahnya.
Dia menuturkan, 8 ketum partai telah bertemu dan sepakat pengambilan keputusan isu krusial dilakukan dengan musyawarah. Pansus menjadwalkan pengambilan keputusan 5 isu krusial tingkat I pada 10 Juli dan kemudian di tingkat II pada rapat paripurna, 20 Juli 2017.
“Kemarin saya ketemu Ketum partai, banyak 8 orang. Semuanya sepakat kompromi, kan kita ajarannya musyawarah mufakat. Kata Bung Karno semuanya harus diwakili. Jangan saling mematikan. Saya percaya nanti ketemu, memang belum waktunya,” pungkasnya.
Pemerintah tetap menginginkan ambang batas pencalonan presiden di angka 20-25 persen. Bahkan, pemerintah mengancam menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu jika usulannya tidak diakomodir. Gantinya, pemerintah ingin menggunakan UU pemilu yang lama dengan Perppu.
Dia beranggapan, wacana tersebut tidak ada yang salah. Akan tetapi, hal itu tak elok sebab pembahasan RUU Pemilu antara Pansus dan pemerintah telah menghabiskan waktu yang cukup lama.
“Itu jeleknya kalau enggak ada sepakat itu juga enggak salah, tapi kan masa malu dong sudah berbulan-bulan masa kembali ke UU lama, kan malu lah. Malu pemerintahnya malu DPR-nya,” pungkasnya. (mdk)