Kemarin ramai diberitakan bahwa pemerintah membatalkan peraturan full day schoo karena maraknya kritik terhadap aturan itu. Padahal, dalam jumpa pers terkait kebijakan itu, tak sekalipun disebutkan kata batal.
Pramono melanjutkan permintaan kebijakan full day school diperbaiki, bukan dibatalkan, justru datang dari Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden jika aturan itu memang sebaiknya diterapkan, maka perlu dilakukan evaluasi, pendalaman, pematangan, agar tidak lagi menimbulkan pro dan kontra.
“Presiden Joko Widodo, secara langsung, meminta kebijakan full day school untuk dievaluasi,” ujar Pramono.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy merasa kritik masyarakat terhadap kebijakan full day school yang diatur Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017, terlalu dini. Sebab, kritik muncul sebelum instansinya sempat melakukan sosialisasi.
”Waktu isu (full day school) muncul, permen belum muncul. Saya mau sosialisasi apa kalau begitu? Reaksi publik terlalu cepat,” kata Muhadjir saat dicegat di Istana Kepresidenan, Selasa (20/6).
Muhadjir tidak merasa sakit hati. Ia malah santai. Apalagi, kata dia, kebijakan itu tidak dibatalkan, melainkan diperbaiki dan payung hukumnya ditingkatkan dari permen ke perpres. “Kan malah ditingkatkan payung hukumnya, jadi lebih kuat,” ujarnya.
Kebijakan full day school ditunda pemberlakuannya dan kembali dikaji oleh pemerintah akibat adanya pro dan kontra di masyarakat. Menurut sebagian publik, kebijakan itu berlebihan karena memaksa anak-anak di sekolah terlalu lama. Ada juga yang menganggap kebijakan itu menghalangi anak-anak mengaji di sore hari. (tco)
Kemarin ramai diberitakan bahwa pemerintah membatalkan peraturan full day schoo karena maraknya kritik terhadap aturan itu. Padahal, dalam jumpa pers terkait kebijakan itu, tak sekalipun disebutkan kata batal.
Pramono melanjutkan permintaan kebijakan full day school diperbaiki, bukan dibatalkan, justru datang dari Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden jika aturan itu memang sebaiknya diterapkan, maka perlu dilakukan evaluasi, pendalaman, pematangan, agar tidak lagi menimbulkan pro dan kontra.
“Presiden Joko Widodo, secara langsung, meminta kebijakan full day school untuk dievaluasi,” ujar Pramono.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy merasa kritik masyarakat terhadap kebijakan full day school yang diatur Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017, terlalu dini. Sebab, kritik muncul sebelum instansinya sempat melakukan sosialisasi.
”Waktu isu (full day school) muncul, permen belum muncul. Saya mau sosialisasi apa kalau begitu? Reaksi publik terlalu cepat,” kata Muhadjir saat dicegat di Istana Kepresidenan, Selasa (20/6).
Muhadjir tidak merasa sakit hati. Ia malah santai. Apalagi, kata dia, kebijakan itu tidak dibatalkan, melainkan diperbaiki dan payung hukumnya ditingkatkan dari permen ke perpres. “Kan malah ditingkatkan payung hukumnya, jadi lebih kuat,” ujarnya.
Kebijakan full day school ditunda pemberlakuannya dan kembali dikaji oleh pemerintah akibat adanya pro dan kontra di masyarakat. Menurut sebagian publik, kebijakan itu berlebihan karena memaksa anak-anak di sekolah terlalu lama. Ada juga yang menganggap kebijakan itu menghalangi anak-anak mengaji di sore hari. (tco)