JAKARTA – KPK mengaku menyita dokumen dan kamera pengawas atau CCTV setelah penggeledahan di DPRD Mojokerto, Jawa Timur, Minggu, 18 Juni 2017. Langkah ini dilakukan terkait penyidikan kasus suap pemulusan pengalihan anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya menjadi anggaran Program Penataan Lingkungan pada Dinas PUPR Mojokerto tahun anggaran 2017.
“Hasil geledah, dokumen dan CCTV dengan dipelajari dan dianalisa oleh penyidik,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin 19 Juni 2017.
