Menurutnya rendahnya kesadaran pemimpin daerah atas penggunaan aplikasi Qlue ini lantaran petinggi daerah masih terjebak pada mental lama, yakni masih banyak yang takut berevolusi ke sistem kerja baru untuk birokrasi.
Rama menunjukkan, ada pemimpin daerah selevel bupati yang masih enggan adopsi aplikasi lokal dengan ragam alasan.
“Dibilang nambah-nambah kerjaan, enggak punya orang untuk bersihin,” tuturnya berkisah.
Rama mengatakan, alasan itu hanyalah bukti mental lama. Sebab bukti positif penggunaan Qlue telah terlihat dalam pengelolaan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya kendala Jakarta relatif sama dengan beberapa daerah dalam hal adopsi sistem teknologi Qlue, yakni bicara soal anggaran dan penyediaan sumber daya aparat dan petugas.
“Jakarta dahulu juga sama, tapi kalau memang niatnya melayani rakyat ya beda. Akhirnya dibuat pasukan warna warni (Jakarta)” jelasnya.
Di Jakarta, yang sebelumnya pelaporan warga atas kondisi dan fasilitas publik hanya 1000 laporan per hari, setelah memakai sistem Qlue, laporan per hari bisa mencapai 5.000-an.
Dengan jumlah laporan tersebut, menurutnya, tenaga kerja di kantor akan susah menanganinya. Beda halnya jika ditindaklanjuti dengan inovasi teknologi.
“Tadinya masih ada orang yang angkat telepon. Pada akhirnya mengurangi biaya operasional. Penggunaan kertas dan lain-lain berkurang karena laporan semua sudah otomatis masuk ke database,” tuturnya.
Efisiensi lain dengan adopsi sistem Qlue yakni Lurah tak perlu lagi mencatat laporan secara tertulis, sehingga fokus pikirannya bisa berpikir strategis. Urusan yang kecil-kecil ditangani oleh pasukan warna warni.
Menurutnya skema dan metode teknologi serta pelibatan pemerintah dan swasta di Jakarta sudah tergolong bagus.
“Sayang kota lain belum bisa mengikuti,” ujarnya. (vc)
Menurutnya rendahnya kesadaran pemimpin daerah atas penggunaan aplikasi Qlue ini lantaran petinggi daerah masih terjebak pada mental lama, yakni masih banyak yang takut berevolusi ke sistem kerja baru untuk birokrasi.
Rama menunjukkan, ada pemimpin daerah selevel bupati yang masih enggan adopsi aplikasi lokal dengan ragam alasan.
“Dibilang nambah-nambah kerjaan, enggak punya orang untuk bersihin,” tuturnya berkisah.
Rama mengatakan, alasan itu hanyalah bukti mental lama. Sebab bukti positif penggunaan Qlue telah terlihat dalam pengelolaan Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya kendala Jakarta relatif sama dengan beberapa daerah dalam hal adopsi sistem teknologi Qlue, yakni bicara soal anggaran dan penyediaan sumber daya aparat dan petugas.
“Jakarta dahulu juga sama, tapi kalau memang niatnya melayani rakyat ya beda. Akhirnya dibuat pasukan warna warni (Jakarta)” jelasnya.
Di Jakarta, yang sebelumnya pelaporan warga atas kondisi dan fasilitas publik hanya 1000 laporan per hari, setelah memakai sistem Qlue, laporan per hari bisa mencapai 5.000-an.
Dengan jumlah laporan tersebut, menurutnya, tenaga kerja di kantor akan susah menanganinya. Beda halnya jika ditindaklanjuti dengan inovasi teknologi.
“Tadinya masih ada orang yang angkat telepon. Pada akhirnya mengurangi biaya operasional. Penggunaan kertas dan lain-lain berkurang karena laporan semua sudah otomatis masuk ke database,” tuturnya.
Efisiensi lain dengan adopsi sistem Qlue yakni Lurah tak perlu lagi mencatat laporan secara tertulis, sehingga fokus pikirannya bisa berpikir strategis. Urusan yang kecil-kecil ditangani oleh pasukan warna warni.
Menurutnya skema dan metode teknologi serta pelibatan pemerintah dan swasta di Jakarta sudah tergolong bagus.
“Sayang kota lain belum bisa mengikuti,” ujarnya. (vc)
