Ketua Komisi II DPRD Kubar, Lucia Ipin menuturkan, selama ini masyarakat hukum adat belum diakui secara optimal dalam hak pengelolaan hukum adat. Karena dengan budaya moderen, selama ini hukum adat dianggap bersifat bersifat komunal (ideologi kelompok). “Pentingnya hukum adat adalah dalam hak atas tanah, wilayah, budaya dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun. Begitu pula terhadap tenaga kerja lokal, sesuai dengan aturan yang ada, tenaga kerja lokal mendapat porsi 70 persen untuk isa bekerja di perusahaan di wilayah operasinya,” bebernya.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya dari Fraksi PDIP, Iku, menyebut perusahaan yang beroperasi menggali sumber daya alam di daerah wajib membina tenaga kerja lokal. Sehingga ada imbal balik terhadap sumber daya masyarakat di daerah ke depan. “Misalnya, membina masyarakat (tenaga kerja lokal) dengan memberikan pelatihan khusus terkait ketenagakerjaan. Memberikan pelatihan kerja dan keterampilan bagi pemuda-pemudi daerah,” terangnya.
Perlu diketahui, sosialisasi itu akan berlanjut, sehingga masyarakat se-Kubar mengetahui dan paham akan arti Perda yang sudah ada tersebut.(imr)
Ketua Komisi II DPRD Kubar, Lucia Ipin menuturkan, selama ini masyarakat hukum adat belum diakui secara optimal dalam hak pengelolaan hukum adat. Karena dengan budaya moderen, selama ini hukum adat dianggap bersifat bersifat komunal (ideologi kelompok). “Pentingnya hukum adat adalah dalam hak atas tanah, wilayah, budaya dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun. Begitu pula terhadap tenaga kerja lokal, sesuai dengan aturan yang ada, tenaga kerja lokal mendapat porsi 70 persen untuk isa bekerja di perusahaan di wilayah operasinya,” bebernya.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya dari Fraksi PDIP, Iku, menyebut perusahaan yang beroperasi menggali sumber daya alam di daerah wajib membina tenaga kerja lokal. Sehingga ada imbal balik terhadap sumber daya masyarakat di daerah ke depan. “Misalnya, membina masyarakat (tenaga kerja lokal) dengan memberikan pelatihan khusus terkait ketenagakerjaan. Memberikan pelatihan kerja dan keterampilan bagi pemuda-pemudi daerah,” terangnya.
Perlu diketahui, sosialisasi itu akan berlanjut, sehingga masyarakat se-Kubar mengetahui dan paham akan arti Perda yang sudah ada tersebut.(imr)