Pemkab Kerjasama dengan BNI dan Pos

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau menggelar Tax Gathering dan Dialog Pajak Daerah, menghadirkan sejumlah wajib pajak (WP), Rabu (29/11) di Hotel Derawan Indah.

Kegiatan ini dirangkai penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan PT BNI dan PT Pos Indonesia, dilanjutkan penyerahan hadiah umrah kepada wajib pajak.

Kepala Bapenda Berau, Maulidiyah, mengatakan kegiatan ini rutin digelar setiap tahun untuk memberikan informasi terkini kepada wajib pajak, serta program yang dijalankan pemerintah dalam peningkatan sektor perpajakan di Kabupaten Berau.

Maulidiyah menjelaskan ada beberapa program yang akan dijalankan Bapenda dalam memaksimalkan sektor pajak. Seperti yang dilakukan saat ini. Kerja sama dalam pemenuhan fasilitas penerimaan pendapatan daerah secara online, e-commerce dan pengelolaan dana dari pihak kedua dalam membuat retribusi.

Bentuk kerja sama yang dilakukan, lanjut Maulidiyah, sama dengan kerja sama yang sebelumnya dilakukan dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD). Di mana, wajib pajak bisa melakukan pembayaran di PT BNI dan PT Pos Indonesia. Sehingga, memudahkan wajib pajak dalam membayar khususnya yang berada di luar daerah dan perkampungan.

“Jadi kita mendapat masukan dari wajib pajak yang ada di luar daerah, karena BPD kan tidak sampai di luar daerah. Sementara untuk Pos karena jangkauannya yang luas hingga kecamatan dan kampung.

Tentu memudahkan masyarakat yang akan membayar pajak, cukup melalui pos saja. Dan ini akan kita kembangkan terus, tidak menutup kemungkinan bekerjasama dengan perbankan lainnya,” ujarnya.

Sementara Bupati Berau Muharram mengatakan, dalam memaksimalkan pendapatan daerah ini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus bijak dan kreatif memanfaatkan teknologi. Dimana pada saat ini, perkembangan teknologi yang sangat cepat dan berkembang. Tentu teknologi juga berperan besar dalam peningkatan pendapatan daerah ini. Ia juga berharap agar data PBB-P2 harus terekam secara rapi di Bapenda. “Terbit semua data PBB ini, semua orang bisa mengakses secara online. Berapa besar pajak yang dia tanggung tahun ini. Perannya PT Pos nantinya yang fasilitasi untuk wajib pajak, tidak perlu lagi datang ke Bapenda,” ujarnya.

Dengan teknologi yang canggih saat ini tentu memberikan kemudahan bagi OPD dalam memaksimalkan pendapatan daerah ini. Seluruh urusan baik administrasi maupun pembayaran bisa cepat dilakukan. Dengan kemudahan ini tentu menjadi peluang dalam peningkatan pajak daerah. (kb)