Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memilih memangkas belanja yang dinilai kurang prioritas sebagai strategi menghadapi kondisi keuangan daerah yang menurun. 

Kebijakan efisiensi anggaran tersebut dipastikan tidak menyentuh hak aparatur sipil negara (ASN), termasuk tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan, pemerintah daerah telah melakukan penghitungan dan kajian terhadap kemampuan keuangan daerah sebelum menetapkan kebijakan efisiensi. Hasilnya, TPP ASN tetap dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya pastikan tidak ada pemotongan TPP bagi PNS maupun PPPK,” tegasnya, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, ASN merupakan bagian penting dalam memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan. Karena itu, hak pegawai tidak menjadi sasaran penghematan di tengah penyesuaian anggaran daerah.

Ia berharap kepastian tersebut dapat membuat ASN tetap fokus menjalankan tugas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh aparatur tidak menjadikan efisiensi sebagai alasan untuk menurunkan kinerja.

“Saya berharap ASN dapat terus meningkatkan kinerja dan melayani masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, efisiensi akan diarahkan pada pos belanja yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Sejumlah pengeluaran seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta operasional yang masih memungkinkan untuk ditekan menjadi bagian yang akan dievaluasi.

Kebijakan itu dinilai penting agar keterbatasan fiskal tidak mengganggu program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Pemkab Berau akan menerapkan skala prioritas dengan menempatkan kebutuhan dasar sebagai fokus utama.

“Kebutuhan dasar masyarakat tetap yang kita utamakan,” katanya.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dalam menjalankan efisiensi. Setiap anggaran harus diarahkan pada program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, efisiensi tidak sekadar dimaknai sebagai pengurangan belanja, tetapi sebagai upaya meningkatkan kualitas penggunaan anggaran. Pemerintah daerah dituntut lebih selektif menentukan program agar setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat maksimal.

“Efisiensi harus dilakukan dengan peningkatan kualitas belanja daerah, tanpa mengurangi hak setiap aparatur,” tandasnya. 

Editor: Erwin