Penulis: Indri

KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. 

Dibawah kepemimpinan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Kabupaten Berau berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.

Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemkab Berau dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan, sejak pertama kali mengikuti penilaian BPK, Kabupaten Berau telah mengoleksi 13 opini WTP.

Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari BPK merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berkomitmen menerapkan pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

"Prestasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," kata Sri kepada Korankaltim.com Rabu (22/7/2026) hari ini.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 telah melalui dua tahapan pemeriksaan BPK, yakni pemeriksaan interim dan pemeriksaan terinci. Pemeriksaan tersebut mencakup aspek sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 22.A/LHP/DJPKN-VI.SMD-PPD.01/05/2026, Pemkab Berau kembali dinyatakan layak memperoleh opini WTP. Raihan ini menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang terus terjaga sekaligus menjadi indikator meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Opini WTP ditegaskan Sri bukanlah tujuan akhir. Pemerintah daerah tetap berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola keuangan dan aset daerah.

"Seluruh masukan dari BPK dan DPRD akan terus kami tindak lanjuti agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan opini WTP dapat terus dipertahankan," katanya.

Selama 2025 lalu pemerintah daerah telah melakukan berbagai pembenahan dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah. Meski masih terdapat sejumlah catatan terkait kepatuhan terhadap regulasi dan pengendalian intern, seluruhnya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada tahun-tahun mendatang.

Apresiasi diberikan kepada DPRD Berau atas sinergi yang terus terjalin dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD. Kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP sembilan kali berturut-turut, Pemkab Berau optimistis dapat terus memperkuat budaya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Sekaligus menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap anggaran pembangunan dikelola secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bumi Batiwakkal.

Editor: Aspian Nur