Usulan Kuota BBM Subsidi Belum Terealisasi, Ribuan Nelayan Berau Kesulitan Melaut

Hingga kini, usulan penambahan kuota BBM subsidi yang diajukan pemerintah daerah belum juga terealisasi, sementara kebutuhan nelayan terus meningkat seiring aktivitas melaut yang semakin intensif.

Kepala Dinas Perikanan (Diskan) Berau, Abdul Majid mengatakan pihaknya telah mengusulkan tambahan kuota BBM melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Namun, hingga saat ini usulan tersebut masih belum mendapatkan realisasi dari pemerintah pusat.

“Sudah kami usulkan melalui jalur resmi, tetapi sampai sekarang belum terealisasi kuota tambahan itu,” ungkapnya.

Menurutnya, kuota yang tersedia saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh nelayan di Berau. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri mengingat sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir menggantungkan hidup dari sektor perikanan tangkap.

Diskan Berau mencatat terdapat sekitar 5.000 nelayan yang terdaftar, termasuk anak buah kapal (ABK). Namun, BBM bersubsidi hanya dapat direkomendasikan kepada kapal yang memenuhi persyaratan administrasi, bukan kepada individu nelayan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 kapal telah memiliki dokumen yang memenuhi syarat untuk mendapatkan rekomendasi pembelian BBM subsidi.

Sebanyak 170 unit di antaranya merupakan kapal berkapasitas 5 hingga 30 Gross Ton (GT), sedangkan sisanya merupakan kapal nelayan kecil dengan kapasitas di bawah 5 GT.

Majid menjelaskan, mekanisme pengurusan rekomendasi BBM berbeda berdasarkan ukuran kapal. Kapal nelayan berkapasitas 0 hingga 5 GT dapat mengajukan rekomendasi menggunakan surat keterangan dari pemerintah kampung. Sementara kapal berkapasitas 6 hingga 30 GT wajib memiliki izin resmi yang diterbitkan pemerintah provinsi.

“Untuk kapal kecil prosesnya lebih sederhana, sedangkan kapal di atas 5 GT harus memiliki izin resmi terlebih dahulu,” ujarnya.

Ia mengimbau nelayan yang belum memiliki rekomendasi BBM agar segera melengkapi dokumen dan mengurus administrasi ke Diskan Berau. Pihaknya memastikan siap memberikan pendampingan agar nelayan dapat memperoleh akses BBM sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami selalu terbuka untuk membantu proses administrasi nelayan agar bisa mendapatkan BBM untuk melaut,” tegasnya.

Diskan Berau berharap pemerintah pusat dapat segera merealisasikan tambahan kuota BBM subsidi yang diusulkan. Dengan ketersediaan BBM yang lebih memadai, produktivitas nelayan diharapkan meningkat dan mampu mendukung pertumbuhan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Berau.

“Kami mendorong sinergi pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk menyelesaikan persoalan distribusi BBM bagi nelayan di Berau,” pungkasnya.

Editor: Erwin

Usulan Kuota BBM Subsidi Belum Terealisasi, Ribuan Nelayan Berau Kesulitan Melaut

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini