Langkah tersebut dinilai lebih realistis dibanding pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) berskala besar yang membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah tinggi setiap hari.
Kepala DLHK Berau, Zulkifli Azhari, mengatakan produksi sampah di Tanjung Redeb saat ini belum mencukupi untuk mendukung operasional PLTSa. Karena itu, pemerintah daerah memilih mencari alternatif teknologi yang lebih sesuai dengan kapasitas sampah di Berau.
“Kalau PLTSa itu kebutuhan sampahnya sangat besar, bisa sampai 1.000 ton per hari. Sementara produksi sampah di Tanjung Redeb sekarang masih sekitar 80 sampai 100 ton per hari,” ujarnya.
Pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar memiliki peluang lebih besar diterapkan karena tidak memerlukan volume sampah sebesar PLTSa. Selain itu, teknologi tersebut dinilai mampu memberi nilai tambah ekonomi dari sampah yang selama ini menjadi persoalan lingkungan.
DLHK Berau bahkan telah menjalin komunikasi awal dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk membahas kemungkinan penerapan teknologi tersebut. Teknologi yang dimaksud mampu mengubah sampah plastik menjadi minyak sejenis solar yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar.
“Mereka punya teknologi pengolahan sampah plastik menjadi minyak sejenis solar yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar,” katanya.
Wacana tersebut muncul di tengah meningkatnya tantangan pengelolaan sampah di Berau, terutama di kawasan perkotaan dan destinasi wisata. Produksi sampah plastik yang terus bertambah dinilai membutuhkan pendekatan baru agar tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir.
Penggunaan teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar juga dinilai dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat plastik yang sulit terurai. Di sisi lain, langkah itu diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat bahwa sampah bukan sekadar limbah, tetapi dapat menjadi sumber daya bernilai guna.
Meski begitu, rencana pengembangan teknologi tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi anggaran. DLHK Berau mengakui keterbatasan dana masih menjadi hambatan dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern.
Karena itu, untuk sementara pemerintah daerah memprioritaskan pemeliharaan kebersihan kota dan kawasan wisata agar tetap terjaga. Upaya tersebut juga dibarengi dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, fokus kami sekarang menjaga kebersihan yang sudah ada. Kota dan kawasan wisata harus tetap bersih,” pungkasnya.
Editor: Erwin