Namun, di balik keterlambatan tersebut, Pemkab Berau justru melihat adanya peluang untuk memperbaiki arah penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menilai kondisi ini bukan semata-mata hambatan administratif, melainkan bagian dari proses penyesuaian fiskal di tingkat kampung.
Ia menegaskan pentingnya kebijakan yang bijak dalam menyikapi keterbatasan anggaran, terutama dengan tetap mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Situasi ini harus disikapi bijak. Yang terpenting adalah kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
Menurutnya, kehati-hatian pemerintah kampung dalam menentukan skala prioritas merupakan langkah positif di tengah penurunan anggaran yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia mengingatkan agar penggunaan dana difokuskan terlebih dahulu pada belanja wajib sebelum menjalankan program lainnya. “Jangan sampai hak-hak dasar seperti gaji dan pelayanan masyarakat terganggu,” tegasnya.
Data sementara menunjukkan, realisasi pencairan dana kampung di Berau masih berada di bawah 50 persen. Sejumlah kampung disebut masih dalam tahap proses pencairan, seiring penyesuaian terhadap besaran anggaran yang mengalami penurunan.
Editor: Erwin