Ia menyebutkan, latar belakang pengurus PKK yang beragam, mulai dari ibu rumah tangga hingga perempuan yang berprofesi sebagai guru, pegawai bank, dan karyawan perusahaan tidak boleh menjadi kendala dalam menjalankan tugas organisasi.
Menurutnya, keterbatasan waktu bukan alasan utama. Kunci keberhasilan, kata dia, terletak pada kemampuan membangun komunikasi yang efektif, mulai dari tingkat kecamatan hingga ke lapisan terbawah.
“Tidak perlu waktu yang lama, tetapi bagaimana ibu-ibu bisa membangun komunikasi yang efektif dengan anggota TP PKK dan posyandu,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Sehingga, ia mendorong para ketua TP PKK untuk rutin melakukan pertemuan minimal satu kali dalam sepekan guna memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana. Selain itu, kemampuan beradaptasi dinilai penting, terutama bagi pengurus yang mengalami rotasi wilayah tugas.
Dengan dukungan teknologi dan akses internet yang semakin mudah, ia menilai tidak ada hambatan berarti dalam menjalankan koordinasi lintas wilayah. Hal tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Namun, tantangan terbesar saat ini terletak pada tingginya angka stunting di Berau.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting mencapai 34 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dan masih jauh di atas rata-rata nasional sebesar 20 persen.
“Ini menjadi tugas kita bersama. Kita harus mampu menekan angka stunting tersebut,” tegasnya.
Selain itu, data Sistem Informasi Gizi dan Kesehatan Keluarga (SIGIZIKESGA) tahun 2025 mencatat jumlah balita di Berau mencapai 23.105 anak. Namun, hanya sekitar 40,6 persen yang terpantau melalui pengukuran di posyandu.
Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membawa balita ke posyandu secara rutin. Padahal, pemantauan tumbuh kembang anak menjadi langkah penting dalam deteksi dini risiko stunting.
“Masih ada sekitar 60 persen balita yang belum terpantau. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Sri Juniarsih pun menegaskan agar seluruh ketua TP PKK dan pembina Posyandu menjadikan penanganan stunting sebagai prioritas utama. Ia berharap peran aktif kader hingga tingkat kampung dapat dioptimalkan untuk meningkatkan cakupan layanan.
Target nasional penurunan stunting hingga 14 persen pada 2029 dinilai hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan keluarga.
“Saya berharap ibu-ibu dapat menggerakkan seluruh anggota hingga ke tingkat bawah dan menjadikan penanganan stunting sebagai prioritas utama,” pungkasnya.
Editor: Erwin