Rencana proyek senilai Rp25 miliar pada 2025 bahkan harus ditunda akibat administratif hingga kebijakan efisiensi anggaran.
Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengakui kondisi fiskal daerah saat ini belum sepenuhnya mendukung realisasi program tersebut. Ia menyebut, proyeksi anggaran provinsi hanya sekitar Rp12 triliun, sementara terdapat potensi defisit yang cukup besar.
“Kalau melihat kemampuan anggaran, kami agak pesimis. Proyeksinya sekitar Rp12 triliun, sementara ada defisit hingga Rp8 triliun,” ujarnya kepada Korankaltim.com, Selasa (7/4/2026).
Meski demikian, ia menegaskan DPRD tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama terkait persoalan abrasi yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Menurutnya, usulan penanganan abrasi tidak hanya datang dari Pulau Derawan, tetapi juga dari wilayah lain seperti Maratua.
“Kalau anggaran memungkinkan, tentu kami dorong. Ini juga usulan masyarakat. Di Maratua bahkan lebih mengkhawatirkan karena abrasi sudah mendekati sumber air bersih,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu kebutuhan dasar masyarakat. DPRD, lanjutnya, telah meninjau langsung sejumlah titik terdampak abrasi, termasuk di kawasan Pantai Harapan, Maratua.
“Kami lihat langsung, abrasi sudah makin mendekat ke sumber air bersih. Ini harus segera diamankan,” ucapnya.
Di sisi lain, Syarifatul juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di wilayah kampung. Ia menyebut, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Berau menjadi indikator perlunya program yang lebih menyentuh masyarakat akar rumput.
“Program pembangunan harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Apalagi angka kemiskinan dan pengangguran di kampung-kampung juga meningkat,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya akan terus mengupayakan agar aspirasi dari kepala kampung dan pemerintah kecamatan dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, pihaknya juga berharap adanya dukungan tambahan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kami berharap ada peningkatan dari pusat, karena sebenarnya ada porsi anggaran kita di sana, hanya saja saat ini ada penyesuaian program,” tuturnya.
Ia menegaskan, DPRD Kaltim tetap membuka peluang untuk mengakomodasi penanganan abrasi sebagai program prioritas, selama kondisi keuangan daerah memungkinkan.
“Kami siap mendukung. Tapi tentu harus melihat kemampuan keuangan daerah. Yang jelas, ini tetap kami perjuangkan,” pungkasnya.
Editor: Erwin