Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan di tengah tuntutan publik yang semakin kritis terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Sejumlah pejabat yang dimutasi antara lain Mustakim Suharjana yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) kini dipercaya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Andi Marewangeng, bergeser menjadi Staf Ahli Pembangunan dan Perekonomian. Junaidi yang sebelumnya menjabat Kepala DTPHP kini mengisi posisi Staf Ahli Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
Selain itu, Jaka Siswanta dipercaya sebagai Kepala BKPSDM, Lita Handini sebagai Kepala DTPHP, serta Zulkifli Azhari yang kini menjabat Kepala DLHK. Anang Saprani ditugaskan sebagai Kepala Disnakertrans, sementara Rusnan Hefni menjadi Kepala Dishub. Rakhmadi Pasarakan menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Yudha Budisantosa sebagai Kepala Disbudpar, serta Rabiatul Islamiah sebagai Kepala Dispusip.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa mutasi jabatan dilakukan berdasarkan penilaian objektif dan kebutuhan organisasi. Ia juga mengingatkan bahwa setiap pejabat harus mampu menjawab ekspektasi masyarakat yang terus meningkat.
“Kinerja kita dipantau masyarakat yang kini semakin cerdas dan kritis, seiring perkembangan media sosial,” ujarnya.
Sehingga menurutnya, pentingnya integritas, moralitas serta kepatuhan terhadap regulasi dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Ia meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis, tetapi juga menjaga sikap dan perilaku sesuai norma serta aturan yang berlaku.
“Kita semua harus menjadi teladan sebagai ASN yang berakhlak dan tidak melakukan pelanggaran administrasi maupun regulasi,” tegasnya.
Di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah, ia juga mendorong para pejabat untuk tetap kreatif dan inovatif dalam merancang program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menilai koordinasi internal dan lintas perangkat daerah menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
“Perkuat koordinasi dan hadirkan solusi atas setiap tantangan. Tunjukkan kinerja terbaik dan respons cepat,” katanya.
Lebih lanjut, Sri Juniarsih mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum. Ia bahkan meminta para pejabat untuk tidak ragu saling mengingatkan, termasuk kepada dirinya sebagai kepala daerah, apabila terdapat potensi pelanggaran.
“Ketika ada kebijakan di luar regulasi, itu sama saja menghukum diri sendiri,” ujarnya.
Pemkab Berau, berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas. Ia berharap seluruh pejabat mampu memahami visi dan misi daerah serta bekerja dengan hati demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum peningkatan kinerja birokrasi sekaligus memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Berau.
“Perkuat koordinasi dan hadirkan solusi atas setiap tantangan. Tunjukkan kinerja terbaik untuk masyarakat,” tandasnya.
Editor: Erwin