2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Indri
KORANKALTIM.COM, TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menekankan pentingnya ketepatan prioritas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran saat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Ruang Pertemuan RPJPD Bapelitbang Berau, Selasa (7/4/2026).
Mengusung tema “Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif, Inovatif Berbasis Digital untuk Peningkatan Layanan Publik dan Perwujudan Kesejahteraan Sosial yang Berkeadilan”, forum ini menjadi titik krusial dalam menyaring ribuan usulan masyarakat sekaligus menyelaraskannya dengan kebijakan nasional.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, didampingi Wakil Bupati Gamalis serta dihadiri Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto, jajaran DPRD kabupaten dan provinsi, serta seluruh kepala OPD dan pemangku kepentingan, menegaskan bahwa kondisi efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah lebih selektif.
Data yang dihimpun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI mencatat sebanyak 4.035 usulan masyarakat dari 100 kampung dan 10 kelurahan di 13 kecamatan yang diajukan kepada 23 OPD. Sementara itu, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD mencapai 1.156 usulan dari 30 anggota dewan kepada 16 OPD.
Besarnya jumlah usulan tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah keterbatasan fiskal daerah. Namun, Sri Juniarsih menekankan bahwa sektor pariwisata tetap menjadi prioritas strategis yang harus dikawal bersama.
“Berau memiliki potensi wisata yang besar, ini harus kita jaga dan kembangkan untuk mendorong ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.
Selain itu, RKPD 2027 memiliki posisi strategis sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Penentuan arah kebijakan pembangunan daerah, kata dia, harus selaras dengan program prioritas nasional, termasuk 17 program prioritas pemerintah pusat.
Sinkronisasi ini juga mencakup integrasi dengan program prioritas Presiden Prabowo, kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti Jospol dan Gratispol, serta delapan program unggulan daerah.
Sri Juniarsih menegaskan keterkaitan antara program daerah dan nasional tidak hanya bersifat administratif, melainkan harus berdampak nyata. “Setiap program harus berkontribusi langsung terhadap target nasional dan kebutuhan riil masyarakat Berau,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, ia juga mengingatkan keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun manajerial, sehingga diperlukan kecermatan dalam menentukan skala prioritas.
Musrenbang RKPD ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang tidak hanya aspiratif, tetapi juga realistis dan terukur, terutama dalam mendorong transformasi digital layanan publik serta pemerataan kesejahteraan sosial.
Dengan tekanan efisiensi anggaran yang masih berlangsung, Pemerintah Kabupaten Berau kini dituntut memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Program kerja bukan sekadar menghabiskan anggaran, tetapi harus benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” pesannya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
