Anggota Komisi III DPRD Berau Sa’ga, menyoroti serius kondisi ini setelah meninjau langsung lokasi bersama Kepala Kampung Pulau Derawan. Dia menilai, persoalan abrasi selama ini hanya menjadi wacana tanpa langkah konkret dari pemerintah daerah.
“Saya bersama kepala kampung melihat langsung abrasi yang selama ini saya gaungkan,” ujarnya kepada Korankaltim.com, Jumat (3/4/2026).
Upaya penanganan abrasi seharusnya sudah masuk tahap pelaksanaan pada 2026, mengingat anggaran sebesar Rp25 Miliar telah dialokasikan pada 2025. Namun, anggaran tersebut justru tidak muncul dalam perencanaan tahun berikutnya.
“Kami sudah punya anggaran Rp25 Miliar di 2025, tapi di 2026 itu hilang. Padahal perencanaan itu kan seharusnya 2026 Itu sudah harus dilakukan,” ungkap Sa’ga.
Hilangnya anggaran tersebut menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menangani persoalan mendasar yang berdampak langsung pada sektor pariwisata. Menurutnya, kebijakan yang ada dinilai lebih fokus pada pengembangan destinasi baru, tanpa memperhatikan kerusakan yang terjadi yang sudah ada.
“Jangan hanya bicara penanganan abrasi, tapi tidak ada eksekusinya,” katanya.
Sejumlah bangunan di tepi pantai kini berada dalam kondisi rawan. Bahkan, ada bangunan baru yang jaraknya tak jauh dari bibir laut, sehingga berpotensi rusak dalam waktu singkat jika abrasi terus dibiarkan.
“Ini tinggal kurang lebih 3 meter dari pinggir air. Lalu ada bangunan baru lagi. Jangan sampai nanti 1-2 bulan ada bangunan baru lagi, bisa tergerus lagi," ucap Sa’ga lagi.
Sikap pemerintah yang dinilai tidak konsisten antara perencanaan dan pelaksanaan sangat disayangkan. Padahal menurutnya, infrastruktur penunjang seperti pengamanan pantai merupakan bagian penting dalam menjaga daya tarik wisata.
“Jangan hanya bicara pengembangan pariwisata, tapi masalah yang merusak destinasi justru tidak ditangani,” tegasnya.
Kecenderungan pemerintah yang mulai membahas pengembangan wilayah lain seperti Maratua, sementara persoalan di Pulau Derawan belum terselesaikan.
“Kadang Derawan belum tertangani, kita sudah bicara Maratua. Jangan sampai kita hanya bicara,” ucapnya lagi.
Pemerintah daerah, termasuk bupati, sekda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) didesak untuk segera mengembalikan alokasi anggaran penanganan abrasi dan memastikan realisasinya tidak kembali tertunda.
Kalau kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya infrastruktur yang terancam, tetapi juga citra pariwisata Berau secara keseluruhan. “Kalau ini tidak serius ditangani, keindahan Derawan bisa hilang sedikit demi sedikit,” pungkasnya.
Editor: Aspian Nur