Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau Iswahyudi mengungkapkan, pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan lahan seluas sekitar 10 hektare di kawasan Gunung Tabur (Gunta) namun hingga kini rencana pembangunan belum dapat dilanjutkan karena belum tersedianya dukungan anggaran yang memadai.
“Kami sudah siapkan lahan sekitar 10 hektare, tapi memang belum bisa dibangun karena keterbatasan anggaran,” jelas Iswahyudi Kamis (2/4/2026).
Kondisi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang pada tahun ini masih memprioritaskan pembangunan sekolah rakyat di daerah yang telah siap dari sisi lahan dan pembiayaan. Beberapa wilayah seperti tingkat provinsi dan Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi fokus utama pelaksanaan program tersebut.
Ditengah keterbatasan itu, Pemkab Berau tetap berupaya memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan akses pendidikan. Satu diantara langkah yang ditempuh ialah mengirimkan peserta didik ke sekolah rakyat milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Saat ini tercatat sebanyak 11 anak asal Berau telah mengikuti program tersebut sejak tahun lalu dan kini memasuki semester kedua. Mereka terdiri dari tiga siswa tingkat SD dan sembilan siswa SMA yang menempuh pendidikan di SMA 16 Samarinda.
Selain itu, pemerintah daerah juga menempatkan sekitar 18 anak lainnya dalam program panti sosial. Melalui skema ini, anak-anak tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga akses pendidikan yang lebih terjamin, namun tantangan tidak hanya datang dari sisi infrastruktur dan anggaran. Faktor sosial, khususnya kesiapan orang tua, menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan program ini.
“Masih ada orangtua yang keberatan melepas anaknya sekolah jauh, bahkan ada yang sempat minta anaknya pulang,” ungkap Iswahyudi.
Di sisi lain, data pendidikan menunjukkan capaian positif pada jenjang sekolah dasar. Angka partisipasi sekolah untuk tingkat SD di Berau bahkan telah melampaui 100 persen, menandakan hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah terakomodasi dalam sistem pendidikan. Meski begitu, persoalan masih terlihat pada jenjang pendidikan menengah atas. Masih terdapat anak-anak yang belum melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA, sehingga menjadi fokus intervensi pemerintah daerah.
Untuk tahun ini, belum ada penambahan peserta didik yang dikirim ke sekolah rakyat. Pemerintah masih menunggu arahan lebih lanjut terkait kuota dan mekanisme pelaksanaan program.
Program sekolah rakyat tidak menggunakan sistem pendaftaran terbuka. Peserta didik diusulkan langsung oleh Dinas Sosial berdasarkan hasil verifikasi lapangan untuk memastikan program tepat sasaran. “Pengusulan melalui Dinsos, kami verifikasi dulu agar benar-benar dari keluarga desil 1 dan 2,” ucapnya.
Editor: Aspian Nur