Rapat dipimpin Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, didampingi Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, serta dihadiri Wakil Bupati Berau, Gamalis, jajaran anggota DPRD, dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025. Ia mengungkapkan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,07 triliun dari target Rp5,36 triliun atau sebesar 94,57 persen.
“Berkat kerja keras bersama, pendapatan daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp5,07 triliun,” ujarnya.
Gamalis menjelaskan, LKPJ tahun 2025 merupakan laporan akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.
Laporan ini mencakup kinerja pemerintahan, pembangunan daerah, serta pemberdayaan masyarakat selama lima tahun masa jabatan kepala daerah.
Dari sisi makro, jumlah penduduk Kabupaten Berau meningkat dari 299.055 jiwa pada 2024 menjadi 308.020 jiwa pada 2025. Sementara itu, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 5,08 persen menjadi 4,44 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan tren positif, naik dari 77,17 pada 2024 menjadi 77,72 pada 2025, menempatkan Berau pada peringkat keempat tertinggi di Kalimantan Timur.
Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau justru mengalami perlambatan signifikan, dari 7,28 persen pada 2024 menjadi 2,48 persen pada 2025. Kondisi ini menjadikan Berau sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah kedua di provinsi tersebut.
“Perlambatan ini menunjukkan perlunya penguatan sektor unggulan dan peningkatan investasi,” kata Gamalis.
Ia menambahkan, struktur ekonomi Berau masih didominasi sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 48,11 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meski demikian, sektor tersebut mengalami kontraksi sebesar 0,45 persen pada 2025.
Secara keseluruhan, nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp50,81 triliun pada 2024 menjadi Rp51,30 triliun pada 2025. Sementara PDRB per kapita sedikit menurun dari Rp194,08 juta menjadi Rp193,39 juta.
Di akhir penyampaiannya, Gamalis menyerahkan evaluasi LKPJ kepada DPRD Berau untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi.
“Kami menyerahkan sepenuhnya evaluasi LKPJ ini kepada dewan yang terhormat,” bebernya.
Menanggapi penyampaian tersebut, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan, DPRD akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap LKPJ yang disampaikan pemerintah daerah, terutama pada sektor-sektor yang mengalami perlambatan.
“Kami akan mencermati secara detail seluruh capaian dan kekurangan, khususnya terkait perlambatan ekonomi yang terjadi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan, termasuk optimalisasi potensi sektor nonpertambangan.
“Perlu ada strategi yang lebih kuat agar ketergantungan terhadap sektor pertambangan bisa dikurangi,” tambahnya singkat.
Di akhir rapat, DPRD Berau akan menindaklanjuti LKPJ tersebut melalui pembahasan bersama komisi-komisi sebelum memberikan rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah.
“Kami memastikan rekomendasi yang dihasilkan nantinya akan menjadi bahan perbaikan untuk pembangunan daerah ke depan,” pungkasnya.
Editor: Erwin