Lonjakan volume sampah terlihat signifikan, terutama di sejumlah destinasi wisata yang dipadati pengunjung selama masa liburan.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Berau masih didominasi pola lama, yakni kumpul, angkut, dan buang ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah dari sumbernya dinilai masih rendah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, Mustakim Suharjana, menegaskan perubahan pola pengelolaan sampah menjadi kebutuhan mendesak.
Menurutnya, peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat turut memperparah timbulan sampah setiap tahunnya.
“Untuk pengurangan sampah, perlu pembatasan timbulan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang atau 3R serta Bank Sampah,” ujarnya.
Konsep Bank Sampah merupakan bagian dari pendekatan social engineering yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah.
Melalui sistem ini, masyarakat diajak untuk memilah sampah sejak dari rumah sekaligus memahami nilai ekonomis dari limbah yang dihasilkan.
Selain sebagai sarana edukasi, Bank Sampah juga dinilai mampu menjadi instrumen penerapan ekonomi sirkular di tingkat masyarakat.
Pemerintah pun telah memperkuat kebijakan tersebut melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.
Tak hanya itu, DLHK Berau juga menyoroti pentingnya pengembangan berbagai fasilitas pengelolaan sampah lainnya.
Di antaranya rumah kompos, Pusat Olah Organik (POO), Pusat Daur Ulang (PDU), hingga Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
“Sampah tidak akan berkurang kalau tidak ada kesadaran memilah dan ini perlu semua kontribusi dari seluruh pihak,” tutupnya.
Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, turut menyoroti persoalan sampah yang kembali meningkat pascalibur Lebaran. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga kebersihan, terutama di kawasan wisata yang menjadi wajah daerah.
“Kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan, terutama untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mulai memilah dari rumah,” ujarnya.
Pemerintah daerah akan terus mendorong penguatan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, termasuk pengembangan Bank Sampah dan fasilitas pendukung lainnya.
“Kami ingin pengelolaan sampah ini berjalan berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan pengangkutan ke TPA,” tambahnya.
Meski demikian, keterbatasan fasilitas yang ada saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber.
Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mengurangi beban sampah yang selama ini berakhir di TPA.
Persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan seluruh elemen masyarakat.
Ia berharap, melalui kolaborasi dan perubahan pola pikir, volume sampah yang diangkut ke TPA dapat ditekan secara bertahap di masa mendatang.
“Sampah ini bukan cuma beban satu OPD saja, tapi semua elemen masyarakat,” tandasnya.|
Editor: Erwin